Amien Rais: KPK sudah agak kelewatan, memang harus dibatasi
Merdeka.com - Mantan Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Amien Rais, menilai, kinerja KPK sekarang ini sudah seharusnya dibatasi. Dia mengatakan, selama ini KPK bekerja sudah menyalahi prosedur penegakan hukum.
"Menurut saya KPK yang selama ini sebagai Ad Hoc yang sudah agak kelewatan, memang harus dibatasi," kata Amien, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7).
Menurut mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, sebelum adanya Pansus angket KPK, lembaga yang diketuai oleh Agus Rahardjo tersebut sudah lemah. Hal tersebut bisa dilihat dari rangkaian kasus KPK yang hingga saat ini belum selesai.
"Saya ketawa apakah KPK itu kuat? Kalau kuat BLBI sudah selesai, Hambalang sudah selesai, kalau kuat Century selesai, Sumber Waras selesai, jadi KPK itu lemah, Mbah nya lemah. Jangan katakan lemahkan KPK, memang wong sudah lemah kok," ujarnya.
Dia menambahkan, kelemahan KPK adalah kejenuhan. Jika tidak jenuh, KPK akan segera merampungkan kasus tersebut.
"Jadi kelemahan KPK sudah titik jenuh. Kalau dia kuat itu semua kasus sudah selesai. Inikan OTT Rp 10 juta, RP 400 juta, disegel kantor DPRD Mojokerto, inikan lemah," pungkasnya.
Sebelumnya, Amien siang ini (19/7) berencana bertemu dengan pansus angket KPK. Namun hal itu dibatalkan. Dalam kunjungan singkatnya itu, Amien juga membawa makalah yang berisi tindak kejahatan dari KPK.
"Kebetulan sekali beliau ini mau ketemu Pak Wakapolri jam 14.30 WIB, karena kalau saya ketemu mungkin 1-2 jam lah saya akan memberikan masukan, mereka juga akan bertanya dan saya menyampaikan beberapa hal. Jadi Anda tunggu saja," tuturnya.
Amien juga mengaku sudah memiliki bukti mengenai dugaan kejahatan dari lembaga KPK. "Saya sudah membuat makalah ini. Dugaan beberapa kejahatan KPK tetapi ini saya simpan dulu," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan
Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).
Baca SelengkapnyaKPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik
Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaKaesang: Politik Menjadi Satu Bagian yang Seru dan Indah
Dengan politik seseorang bisa menerapkan kebijakan baik untuk kepentingan rakyat banyak.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaSengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket
Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca SelengkapnyaAktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya
Korban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.
Baca SelengkapnyaKomisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik
Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka
Baca Selengkapnya