Alasan PDIP Absen Tiga Pilkada di Sumatera Barat
Merdeka.com - PDI Perjuangan (PDIP) absen di 8 daerah dalam Pilkada Serentak 2020. Salah satunya di tiga wilayah Sumatera Barat. Ketua DPD PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman mengungkapkan, alasan partainya absen di wilayah itu karena tidak punya kursi di DPRD.
"Saya hanya berwenang menjawab terkait Sumatera Barat. Dari 13 Kabupaten/kota yang laksanakan Pilkada, ada 3 Kabupaten/kota yang PDI Perjuangan tidak memiliki kursi yaitu Agam, Solok Selatan, Bukittinggi," kata Alex kepada merdeka.com, Selasa (15/9).
Dengan begitu, partai banteng tidak mengusung paslon di sejumlah wilayah tersebut. Alex bilang, partainya hanya mendukung paslon yang diusung partai lain di 3 wilayah Kabupaten/kota di daerah Sumbar tersebut. "Sehingga kami tidak mengusung tetapi mendukung pasangan calon," ucapnya.
Mantan anggota DPR ini menambahkan, terkait pembatalan ikut Pilgub Sumbar, DPD Sumbar masih menunggu kepastian DPP PDIP apakah jadi batal atau tidak.
"Terkait Pilgub Sumbar, setelah batal mengusung maka sementara kami DPD PDI Perjuangan Sumbar bersikap untuk tidak mendukung pasangan manapun sembari menunggu keputusan dan instruksi lebih lanjut dari DPP Partai," tandasnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklarifikasi data Komisi Pemilihan Umum (KPU), soal absensi partainya di Pilkada 2020. Menurutnya, PDIP bukan absen di 14 melainkan hanya 8 daerah.
"Kita hanya absen di 8 daerah," katanya dalam siaran pers diterima.
Dia merinci, delapan daerah tersebut adalah Kota Cilegon, Kota Poso, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Maros, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Agam, dan Kota Bukit Tinggi.
"Absennya PDIP di sejumlah daerah itu adalah hal yang biasa, di tiap daerah, ada kondisi dan situasi yang mempengaruhi," jelasnya.
Semisal di Kota Cilegon, Banten, lanjut Hasto, PDIP hanya memiliki 4 kursi DPRD sehingga tak mengusung calon sendiri. Selain Cilegon, Di Poso, PDIP juga hanya memiliki 3 kursi DPRD, dan kasusnya hampir sama seperti Cilegon.
"Meski tak punya kursi, PDIP berusaha membangun kerja sama dengan parpol lain, PDIP belum memenuhi syarat. Tapi PDIP akan menyerahkan dukungan kepada pasangan calon yang paling memiliki karakter ideologi Pancasila," tutupnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaPDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi antara kubu Ganjar dan Anies di putaran kedua Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaHasto menganggap keliru calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto soal Presiden ke-1 RI Soekarno gunakan alutsista bekas saat bebaskan Irian Barat.
Baca Selengkapnya"Jadi untuk DPR Provinsi Bali sudah selesai dan kita sudah buatkan SK penghitungan suaranya juga dan tentu akan menunggu SK dari KPU RI."
Baca SelengkapnyaKomeng mengaku saat ini masih menunggu perkembangan untuk dilakukan pelantikan sebagai DPD.
Baca SelengkapnyaPDIP tak ambil pusing dengan dukungan Luhut kepada Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca Selengkapnya