Alasan Kemendagri Evaluasi Pilkada Langsung, Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi
Merdeka.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan kementeriannya tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung yang pertama kali digelar 2005 lalu.
Salah satu alasan yang menjadi dasar evaluasi ini adalah banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
"Ada 300 sekian kepala daerah bermasalah secara hukum, kasus korupsi," kata Bahtiar saat ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (21/11).
Bahtiar melanjutkan, perilaku korup kepala daerah disebabkan ongkos Pilkada langsung yang mereka keluarkan sebelumnya saat kampanye. Karenanya Kemendagri melakukan kajian untuk membuat sistem Pilkada yang lebih baik.
Selain karena faktor ekses kepala daerah yang terjerat korupsi, faktor lainnya adalah biaya negara yang tinggi dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada langsung. Padahal menurutnya, saat ini negara memiliki prioritas utama untuk memajukan dan mencerdaskan sumber daya manusia, ketimbang menggelontorkan dana untuk Pilkada.
"Tahun 2018 kita Pilkada 171 daerah menghabiskan Rp18 triliun. Mana sih prioritas? Uang kita terbatas, kita menghadapi bonus demografi kalau kita tak didik mereka terjadi ledakan penduduk, habis kita pakai pemilihan semua," pandang dia.
Bahtiar melanjutkan kajian ini masih dalam tahap dan masih berproses menjelang dihelatnya Pilkada 2020 di 270 daerah.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaAirlangga Terbitkan 1.040 Penugasan untuk Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaPolda Bali mengatakan, terkait dugaan korupsi masih didalami kebenarannya karena hal itu baru sebatas laporan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu
Baca SelengkapnyaSudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca SelengkapnyaTudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.
Baca SelengkapnyaPKB membuka diri kepada siapa saja dari berbagai lapisan untuk mendaftar.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, potensi ASN melanggar netralitas masih bisa terjadi di Pilkada serentak yang akan digelar di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi nanti.
Baca SelengkapnyaBanyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca Selengkapnya