Akhiri masa bakti 2009-2014, DPR hasilkan 126 undang-undang
Merdeka.com - DPR menggelar sidang penutupan massa persidangan I Tahun sidang 2014 dan penutupan masa bakti anggota DPR periode 2009-2014. Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR Marzuki Alie dan dihadiri oleh empat pimpinan DPR lainnya.
Dalam kesempatan ini, Marzuki memaparkan sejumlah capaian DPR selama kepemimpinannya yang sudah berjalan 5 tahun ini. Menurut dia, DPR telah berhasil menyelesaikan 126 undang-undang. 69 UU di antaranya merupakan prioritas Prolegnas Jangka Menengah lima tahunan.
"Sampai tanggal 29 September 2014, DPR telah menyelesaikan 69 RUU Prioritas yang telah ditetapkan dalam Prolegnas Jangka Menengah 5 tahun. Selain RUU Prioritas, DPR juga telah menyelesaikan 56 RUU kumulatif terbuka," kata Marzuki dalam pidatonya di ruang paripurna, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/9).
Marzuki berharap, UU yang dihasilkan DPR lima tahun ini tidak hanya dilihat dari target kuantitatif, tapi harus dilihat dari banyaknya UU yang benar-benar prorakyat. Seperti, UU tentang BPJS, UU tentang Desa, UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU tentang Bantuan Hukum, hingga UU tentang Penanganan Fakir Miskin.
RUU kumulatif terbuka ini terdiri dari Pengesahan Perjanjian Internasional, kumulatif terbuka akibat putusan MK, tentang APBN, tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU menjadi UU.
Di samping itu, terhadap RUU Prolegnas 2014 usulan DPD, telah dibawa dalam Rapat Paripurna untuk disetujui dan disahkan menjadi UU yaitu RUU tentang Kelautan. Secara keseluruhan, dalam periode keanggotaan 2009—2014, telah menyetujui 126 RUU untuk disahkan menjadi UU.
Menjelang akhir masa bakti DPR, yaitu pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2014, lanjut Marzuki, DPR berusaha untuk dapat menyelesaikan berbagai RUU yang sudah memasuki tingkat I, seperti RUU tentang Hak Cipta, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Pemilihan Kepala Daerah, RUU Usaha Perasuransian, dan RUU Pencarian dan Pertolongan.
Kemudian, RUU tentang Jaminan Produk Halal, RUU Perlindungan Anak, RUU Pengelolaan Keuangan Haji, RUU Tenaga Kesehatan, RUU Keperawatan, RUU Perlindungan Saksi dan Korban, RUU Hukum Disiplin Militer, RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan, RUU Perkebunan, RUU Kelautan, serta RUU tentang Konservasi Tanah dan Air.
Meskipun Marzuki mengakui masih ada sejumlah RUU yang belum berhasil diselesaikan oleh DPR. Di antaranya, RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU Perubahan UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (judul menjadi RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri), RUU Pertanahan, hingga RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan.
"RUU terakhir ini merupakan usul DPR dan bahkan sudah diperpanjang sampai sepuluh kali masa persidangan, tetapi karena tidak ada kesungguhan pemerintah untuk melanjutkan, maka tidak dapat diselesaikan," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaKPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaUang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya
Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaINFOGRAFIS: Fakta Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK
INFOGRAFIS: Fakta Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca Selengkapnya