Akbar yakin Munas Golkar 30 November tak timbulkan kekisruhan

Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan pihaknya akan menyikapi geliat politik yang saat ini terjadi di internal Partai Golkar.

"Dewan pertimbangan akan melakukan pertemuan. Dalam pertemuan nanti, saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan akan menyampaikan informasi kepada para anggota wantim, dan dari informasi itu diharapkan anggota wantim bisa memberikan saran dan pertimbangan terhadap situasi yang dihadapi Partai Golkar," ujar Akbar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (25/11).

Dia menyampaikan terkait pelaksanaan munas, sejauh ini Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa perizinan penyelenggaraan munas sudah selesai, dan surat dari DPP sudah dikirim ke Kapolri.

"Jadi dari sisi perizinan saya rasa 'nggak' ada masalah yaitu tanggal 30 November. Dan itu juga merupakan putusan yang dicapai pada Rapimnas lalu," ujar Akbar.

Menurut dia, pembentukan panitia dan penetapan lokasi munas juga menjadi kewenangan DPP Golkar. Akbar menyatakan bahwa persoalan yang terjadi internal Golkar akan diselesaikan dengan baik.

Sejauh ini waktu penyelenggaraan Munas Golkar sendiri kerap berubah-ubah tanggal dan lokasi pelaksanaannya. Meskipun rapat pleno DPP Partai Golkar sebelumnya telah menyepakati munas digelar Januari 2015, namun tiba-tiba dalam rapimnas penyelenggaraan munas disepakati 30 November 2014 di Bandung.

Tidak lama berselang, DPP Partai Golkar tiba-tiba mengumumkan lokasi penyelenggaraan munas bakal berlangsung di Bali, karena di Bandung tidak memperoleh izin.

Tidak sedikit kader yang menilai percepatan munas yang terkesan dipaksakan, untuk memudahkan Aburizal kembali mempertahankan posisinya sekaligus mempersulit calon ketua umum lain untuk melakukan konsolidasi dengan kader daerah.