Merdeka.com - Bola sekarang berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melantik Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri atau tidak. Padahal DPR sesuai fungsinya sudah memberikan dukungan untuk mengangkat BG sebagai Kapolri.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai (DPP) Golkar versi Munas Jakarta, Akbar Tandjung menyerahkan persoalan pelantikan BG kepada Jokowi. Sikap Golkar di fraksi sudah jelas terkait orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu.

"Sebenarnya kalau Jokowi mau melantik sudah bisa kan? Karena sudah ada dukungan DPR, di mana Golkar ada di situ. Tapi rupanya Presiden tidak segera melantik, sambil menunggu proses hukumnya," kata Akbar Tandjung di Malang, Jawa Timur, Sabtu (17/1).

Soal sikap Golkar yang mendukung BG, Akbar menilai kalau yang bersangkutan memiliki visi dan misi yang baik untuk Polri ke depan. Selama proses dialog dan fit and proper test menunjukkan yang bersangkutan masuk kualifikasi sebagai calon Kapolri.

"Soal rekening gendut, kan dia yang menyatakan kalau sudah diselesaikan di internal Polri tahun 2010. Tapi status BG yang tersangka menjadi wilayah hukum. Kita (Golkar) tidak akan mencampuri itu," katanya.

Menurutnya, sekarang Jokowi memang harus menunggu proses hukum Budi Gunawan. Namun seandainya dilantik pun, Golkar mendorong dan mengharuskan proses hukum kepada Budi Gunawan tetap berjalan.

"Tapi itu (dilantik atau tidak) menjadi wilayah keputusan Joko Widodo. Memang dia (BG) memiliki visi yang baik, prestasinya baik untuk Polri ke depan. Sekali lagi itu haknya Presiden melantik BG atau tidak," tegasnya.

Golkar sendiri tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang dihadapi Budi Gunawan terkait rekening gendut. Sikap partainya menyerahkan ke proses hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah menetapkan sebagai tersangka.

"Kalau memang ada sesuatu yang menghambat pelantikan BG oleh Presiden, bukan kapasitas kita untuk itu," katanya.

Akbar juga membenarkan langkah Jokowi yang mengajukan calon tunggal kepada DPR, kendati beberapa nama masuk di kantongnya.

"Kenapa akhirnya memilih BG, itu prerogatif Presiden. Soal kontrak politik saya enggak tahu. Saya ikuti proses legalnya saja, saya enggak bisa melihat aspek politiknya," pungkasnya.