Merdeka.com - Dua belas orang terdiri dari aktivis dan akademisi mengajukan uji materi Pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Uji materi tersebut mereka sudah daftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu (13/6) lalu.

Mantan Pimpinan KPU, Hadar Nafis Gumay, mengatakan pihaknya akan memperjuangkan kembali ambang batas capres agar masyarakat bisa memilih jika banyak pasangan yang bersaing.

"Syarat nyapres 0 persen yang memungkinkan munculnya banyak pasangan capres, yang memungkinkan lebih banyak pilihan bagi rakyat untuk memilih. Kita ingin lebih banyak pilihan capres," kata Hadar dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/6).

Dia menjelaskan, syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen telah mendegradasi kadar pemilihan langsung oleh rakyat yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945. Syarat yang diadopsi dalam Pasal 222 UU Pemilu itu menyebabkan rakyat tidak bebas memilih karena pilihannya menjadi terbatas.

Karena itu, uji materi ke MK diharapkan agar kembali pada syarat nyapres 0 persen yang menegaskan Kedaulatan di tangan rakyat yang dijamin pada UUD 1945.

"Kita ingin kembali ke UUD 1945 yang memberikan kebebasan bagi rakyat untuk memilih pasangan presiden dan wakil presidennya," kata Hadar.

Untuk diketahui, Pasal 222 UU Pemilu sebenarnya pernah diujimaterikan di MK dan ditolak oleh MK. MK menilai ambang batas pencalonan presiden dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Ke-12 aktivis, tokoh dan akademisi yang mengajukan uji materi Pasal 222 adalah:

1. M Busyro Muqoddas (mantan Ketua KPK dan Ketua KY)

2. M Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan)

3. Faisal Basri (akademisi)

4. Hadar N Gumay (mantan pimpinan KPU)

5. Bambang Widjojanto (mantan pimpinan KPK)

6. Rocky Gerung (akademisi)

7. Robertus Robet (akademisi)

8. Feri Amsari (Direktur Pusako Universitas Andalas)

9. Angga Dwimas Sasongko (profesional/sutradara film)

10. Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah)

11. Titi Anggraini (Direktur Perludem)

12. Hasan Yahya (profesional)