Merdeka.com - Sidang paripurna dengan agenda pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan digelar pada Selasa (7/10) pada pukul 10.00 WIB. Dengan mekanisme paket, Koalisi Merah Putih yang merupakan gabungan partai-partai pendukung Prabowo-Hatta bakal bertarung dengan Koalisi Indonesia Hebat, gabungan partai pendukung Jokowi-JK.

Rapat paripurna yang sedianya dilaksanakan Senin (6/10) kemarin terpaksa ditunda lantaran DPD harus menentukan dulu siapa yang diusung untuk menjadi pimpinan MPR. Setelah melalui voting, DPD pun akhirnya sepakat mengajukan Oesman Sapta Odang untuk menjadi pimpinan MPR dan masuk dalam kedua paket. Baik itu paket yang diajukan Koalisi Merah Putih ataupun Koalisi Indonesia Hebat.

Sidang ini akan dihadiri oleh anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD. Menurut UU MD3, pimpinan MPR akan dipilih dengan sistem paket seperti pada pemilihan pimpinan DPR lalu.

Koalisi Indonesia Hebat mengusulkan paket calon dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk duduk di kursi ketua MPR. Sedang perwakilan parpol menempati jabatan wakil yang tersedia. Dua wakil MPR dari Kubu Prabowo dan dua wakil sisanya dari Kubu Jokowi.

"Saya tidak bisa membayangkan ada penolakan terhadap paket yang diajukan oleh KIH ini, karena ini juga bisa menjadi starting point bagi kita semuanya untuk memberikan penguatan kepada DPD yang selama ini, jujur memang berada di persimpangan," ungkap Ketua DPP Partai NasDem Akbar Faizal di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (7/10).

Bagi dia, usulan tersebut merupakan jalan tengah dari pertikaian politik yang berlangsung saat pemilihan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sedangkan paket yang diajukan Koalisi Merah Putih adalah dengan menempatkan Partai Demokrat sebagai calon ketua MPR. Selanjutnya untuk unsur perwakilan dari DPD sebagai wakil ketua dan 3 sisanya untuk Partai Golkar, PAN dan PKS.

Melihat komposisi tersebut, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sejak awal gabung dengan Koalisi Merah Putih menjadi meradang. Selain tak dapat jatah kursi pimpinan DPR, partai berlambang kabah itu juga terancam tak mendapatkan kursi pimpinan MPR.