Merdeka.com - Rapat pleno digelar Partai Golkar di markasnya, Rabu (27/11) malam kemarin, banyak menuai protes para kader. Mereka merasa Airlangga Hartarto sebagai pimpinan partai, mencoba memasukkan aturan calon ketua umum di luar ketetapan partai.

Adapun aturan ingin didorong Airlangga dalam rapat, yakni mengharuskan para kader Partai Golkar memiliki 30 persen dukungan bila ingin maju sebagai calon ketua umum di Musyawarah Nasional (Munas). Usulan itu langsung menuai protes para pengurus pusat.

"Tidak ada dalam aturan partai bahwa untuk maju sebagai calon ketua umum di Munas. Itu sama saja menjegal peluang para kader untuk berkompetisi," ujar fungsionaris Partai Golkar Mirwan Vauly kepada merdeka.com, Kamis (28/11).

Upaya dilakukan Airlangga dalam rapat pleno tidak sesuai aturan partai selama ini. Beberapa syarat kader menjadi calon ketua umum, di antaranya harus memiliki Prestasi, Dedikasi, Loyalitan dan Tidak Tercela (PDLT). Selain itu minimal lima tahun menjadi kader Partai Golkar.

Menurut Mirwan, tidak ada syarat harus mendapat 30 persen pemilik suara bila ingin maju sebagai pemimpin Partai Golkar. Ide itu diduga hanya strategi Airlangga sebagai salah seorang calon petahana untuk menang di Munas pada 3-6 Desember nanti.

Usulan itu disampaikan langsung Airlangga dalam rapat. Selanjutnya satu per satu pengurus pusat Partai Golkar menyampaikan pendapatnya. Protes keras banyak dilakukan kelompok kontra Airlangga.

Hadir dalam rapat pleno, inisiator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) itu menyebut bahwa Airlangga tidak menanggapi berbagai protes tersebut. Aturan itu justru menjadi draf yang akan kembali diusulkan dalam Munas nanti.

"Hasil rapat pleno kita semalam, selama tiga jam itu, hanya basa-basi Airlangga. Hasilnya nol besar. Tidak ada keputusan apapun dibuat dia," kata Mirwan.

Minta Voting

Sebagai pendukung Bambang Soesatyo, Mirwan mendorong agar Munas nanti tetap dilakukan voting. Langkah ini diharapkan bisa membuat para kader bersaing sehat untuk mencuri 34 suara DPD I dan 514 suara DPD II Partai Golkar.

Persyaratan calon ketua umum harus memiliki 30 persen dukungan sebenarnya bisa dilakukan bila disetujui dalam Munas sebagai forum tertinggi. Sehingga di sana yang menentukan adalah para pemilik suara.

Airlangga selepas rapat pleno kemarin malam, mengaku banyak pembahasan persiapan Munas sudah semua diselesaikan. Diakui dia bahwa nantinya ada draf yang bakal dibahas dalam Munas.

"Persiapan materi munas tadi sudah disiapkan dan semuanya sudah diselesaikan jadi tinggal di forum munas nanti dibahas," ungkap Airlangga.

Persiapan Munas Partai Golkar hampir rampung. Ketua Penyelenggaraan Munas, Melchias Markus Mekeng, menyebut persiapan jelang Munas sudah 85 persen.

Pendaftaran calon ketua umum akan dibuka 28 November hingga 2 Desember 2019. Para kandidat diminta melengkapi persyaratan yang ada.