Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menceritakan dualisme kepengurusan di tingkat pusat dan daerah dalam rentang waktu 2014 hingga 2016. Hal itu disampaikan saat memaparkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus periode 2014-2019 di Munas X Golkar.

"Dalam situasi semacam itu konsolidasi organisasi kaderisasi dan pembinaan tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata Airlangga di Hotel Ritz-Carlton Kuningan, Jakarta, Rabu (4/11).

Dia menuturkan, ketika Pilkada 2015 Partai Golkar hampir tidak bisa mengusung calon karena tidak ada kesepakatan dari kedua kepengurusan yang berbeda. Meski akhirnya ditemukan solusi kompromi, tetapi tidak ada persiapan yang cukup untuk pemenangan Pilkada.

Sehingga tingkat kemenangan yang diraih dalam Pilkada 2015 adalah di bawah 50 persen jauh dari target yang diharapkan.

"Dan tidak sedikit kader-kader Golkar yang maju dalam pilkada tersebut diusung oleh partai lain. Bahkan setelah terpilih ada di antara mereka yang pindah ke partai yang mendukungnya," ucapnya.

Efek Setya Novanto Terjerat Korupsi

Airlangga menambahkan, dualisme kepengurusan bisa diakhiri setelah terjadi Munas luar biasa di tahun 2016 di Bali yang melahirkan salah satu keputusan penting. Munaslub tersebut menetapkan posisi politik Partai Golkar yang semula berada diluar pemerintahan bersama koalisi merah putih dan berubah menjadi partai pendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla bersama Koalisi Indonesia Hebat.

Kemudian, konsolidasi organisasi di internal Partai Golkar mulai ditingkatkan pasca-Munaslub di Bali tahun 2016. Namun seiring berjalannya waktu, Ketum Golkar kala itu Setya Novanto tersandung kasus hukum sehingga Golkar kala itu menjadi bulan-bulanan.

"Karena pucuk pimpinan partai pun ditimpa musibah hukum ketika itu Partai Golkar menjadi bulan-bulanan media terutama berita-berita negatif di media sosial sehingga citra dan elektabilitas Partai Golkar merosot cukup tajam," jelas Airlangga.

Dalam situasi krusial tersebut, akhirnya partai beringin kembali menggelar Munaslub pada 2017 yang mengantarkan Airlangga menduduki pucuk pimpinan partai menggantikan Novanto.

"Dalam situasi krusial tersebut mengantarkan terjadinya Munas Luar Biasa tahun 2017 dan saya terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. Ibarat kapal yang telah oleng dihantam badai besar, Golkar menemukan nakhoda untuk menyelamatkan kapal tersebut sehingga penumpang bisa selamat sampai tujuan," pungkas dia.