Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) angkat bicara terkait Undang-undang Pilkada yang berbenturan dengan pasal 10 UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Jika ingin pilkada lewat DPRD, UU Nomor 29 Tahun 2007 juga harus direvisi.

Dalam Pasal 10 UU Nomor 29 tahun 2007 disebutkan bahwa; "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".

"Nah kalau begitu UU DKI juga harus direvisi," kata Ahok kepada awak media di Balai Kota, Jakarta, Jumat (26/9).

Ahok mengaku bukannya lupa dengan aturan khusus Pemprov DKI Jakarta itu. Hanya saja Ahok melihat nuansa kepentingan politik terkait UU Pilkada.

"Kita bukannya lupa. Tetapi semangat mereka kan mau mengganti semua. Target mereka ini lama-lama presiden juga dipilih lewat MPR begitu kan," katanya.

Ahok berpandangan, jika UU khusus Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak direvisi, maka pilkada langsung akan tetap dilakukan di Jakarta. "Iya (pilkada langsung)," kata Ahok.