Merdeka.com - Wali kota Bandung Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan contoh kepala daerah yang menentang persetujuan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Menurut Emil, sapaan Ridwan Kamil, apabila RUU Pilkada disetujui maka Ahok dan Emil tidak akan terpilih menjadi wali kota ataupun kepala daerah.

"Kalau soal pilkada, ngobrol sama dan sepaham bahwa memilih langsung itu fundamental. Orang kayak Pak Ahok dan saya enggak akan jadi kalau enggak ada pilkada langsung karena setelah dicalonkan harus door to door," ujar Emil saat mengunjungi Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (16/9).

Seperti diketahui, eksekutif negara mengusulkan adanya perubahan dalam UU Pilkada. Terutama, untuk pemilihan kepala daerah harus dipilih DPRD bukan lagi pemilihan langsung. Lantaran, pemilihan langsung dinilai terlalu banyak permainan dan biaya yang harus dikeluarkan lebih besar.

Emil menegaskan seluruh kepala daerah sepakat untuk menolak RUU Pilkada tersebut. Menurut Emil, apabila dinilai mahal maka harus dibuat semurah mungkin seperti mengurangi kampanye terbuka dan tidak terlalu banyak publikasi.

"Seluruh organisasi wali kota seluruh Jawa ini sudah sepakat menyempurnakan. Jadi kalau mahal ya kita bikin murah. Contohnya jangan banyak kampanye terbuka. Media ruang luar dibatasi dan dikurangi. Kalau masih tetap diputuskan kita punya hak untuk Judicial Review. Kita berkepentingan karena para kepala daerah kan objek penderita. Kedua, saya berkaca pada pengalaman orang independen kayak saya tidak mungkin lolos dicalonkan kalau enggak dengan pemilihan langsung," kata dia.

Ahok dan Emil secara tegas menolak RUU Pilkada tersebut. Bahkan, Ahok telah mengajukan pengunduran diri dari Partai Gerindra. Sedangkan, Emil merupakan wali kota Bandung yang diusung Partai Gerindra dan PKS.