Ahmad Mubarok ingin Marzuki tak banyak bermanuver
Merdeka.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok menyayangkan sikap koleganya, Marzuki Alie mengumpulkan sejumlah DPD dan DPC menjelang pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) yang akan digelar akhir Maret ini. Mubarok menilai, langkah Marzuki itu sebagai manuver politik dan seharusnya tak perlu dilakukan.
"Memang tak perlu ada manuver, kumpul-kumpulin orang, memfasilitasi, karena ini kongres luar biasa bukan kongres biasa," kata Mubarok saat dihubungi, Rabu (27/3).
Menurut Mubarok, konstelasi politik saat ini berbeda saat Partai Demokrat melakukan Kongres 2010 di Bandung lalu. Mubarok menyebut Kongres 2010 sebagai arena pertandingan, sedangkan saat ini adalah krisis manajemen.
Terkait hal itu, Mubarok menilai wacana mencalonkan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketum hanya sebatas aspirasi dari bawah. Dia yakin, SBY tidak akan menanggapi lebih jauh terkait hal itu.
"Saya yakin Pak SBY tak akan menerima, tapi dukungan itu jadi modal bagus untuk membangun demokrasi melalui musyawarah mufakat," terangnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aziz menyebut partainya terbuka untuk melakukan komunikasi dan penjajakan koalisi dengan partai politik (parpol) manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, tidak bisa menolak jika para guru sudah mengundangnya
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan, Partai Demokrat akan mengambil peran di eksekutif hingga legislatif.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Nama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaSecara teknis, kongres akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Pelabuhan Tanjung Priok.
Baca SelengkapnyaDi jajaran Ketua-ketua partai politik di Bali, Made Muliawan Arya bisa disebut sebagai yang paling muda usianya.
Baca SelengkapnyaGanjar tak mempermasalahkan sikap politik Maruarar yang berubah.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaTawaran tersebut bukan berasal dari partai koalisi, melainkan dari beberapa perwakilan PKS.
Baca Selengkapnya