Agus Yudhoyono tak masalah PTUN kabulkan gugatan Djan Faridz

Merdeka.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta mengabulkan gugatan PPP kubu Djan Faridz pada Selasa (23/11). Dengan dikabulkannya gugatan ini, maka SK Menkum HAM yang mengesahkan PPP kubu Romahurmuziy (Romi) dianggap tidak sah.

Calon Gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh PPP Kubu Romi, Agus Yudhoyono, menanggapi putusan itu dengan tak ingin ikut campur dengan urusan internal partai berlambang Kabah tersebut.

"Enggak ada masalah. Saya enggak ingin mencampuri urusan internal PPP," kata Agus di sela-sela kampanye di Kepulauan Seribu, Jakarta, Rabu (23/11).

Agus meyakini putusan PTUN tersebut tak akan mengganggunya selama mengikuti masa kampanye. Saat ini, kata Agus, dirinya hanya ingin fokus menggarap strategi untuk dapat memenangkan Pilkada DKI tahun 2017.

"Selama tidak ada masalah dengan kami, kami terus fokus dengan strategi," ujarnya.

Sebelumnya, Djan Faridz mengapresiasi hasil putusan PTUN yang akhirnya memenangkan dirinya dalam perebutan legalitas kepengurusan partai. Sebelumnya dia sempat kalah saat mengajukan perkara yang sama di Mahkamah Konstitusi.

"Hari ini putusan PTUN berpihak pada kami. Telah dibacakan amar putusan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal SK pengurusan hasil Muktamar Pondok Gede," katanya di DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11).

Dia mengungkapkan, putusan ini juga membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly Nomor M.HH-06.AH.11.01 tahun 2016 tentang pengesahan susunan personalia DPP PPP masa bakti 2016-2021 pimpinan Romahurmuziy. Putusan PTUN tertuang dalam perkara tata usaha negara nomor 95/G/2016/PTUN-JKT dan Nomor 97/G/2016/PTUN-JKT.

Menurutnya, Menkum HAM wajib mencabut SK hasil muktamar Pondok Gede. Menkum HAM, kata Djan, juga wajib mengesahkan susunan PPP hasil Muktamar VIII di Jakarta sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015. Putusan ini berkekuatan tetap dan putusan Mahkamah PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP-PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang bersifat final mengikat.