Merdeka.com - Perpecahan internal Partai Golkar semakin memanas. Setelah terjadi kericuhan saat penyelenggaraan rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (26/11) kemarin, Wakil Ketua Umum sekaligus calon ketua umum Partai Golkar, Agung Laksono, membentuk Presidium Penyelamat Partai yang diketuai olehnya dan beranggotakan para calon ketua umum lainnya.

Salah satu anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agus Gumiwang mengatakan, pembentukan Presidium ini adalah untuk menggantikan kepengurusan, Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. Untuk mengesahkan pengambilan alih pimpinan DPP sementara, Agus mengaku telah mengirimkan surat kepada Kemenkum HAM yang berisi susunan pengurus DPP yang baru.

"Kami sudah antarkan ke pihak Menkum HAM karena pengelolaan DPP saat ini sudah kami ambil alih, dan mudah-mudahan hasilnya bisa kita terima secepatnya," kata Agus kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (26/11).

Dia melanjutkan, jika surat tersebut sudah diterima dan mendapat respons dari pihak Kemenkum HAM, maka kepengurusan Partai Golkar yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar akan sah secara konstitusional dan mendapat legitimasi dari negara untuk mengambil alih DPP.

"Laporan kepada Kemenkum HAM adalah upaya meregistrasikan kepengurusan sehingga berpayung hukum lebih kuat. Dasar dari registrasi ini adalah Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar," jelasnya.

Agus mengimbau apabila pengambilan alih sudah sah, maka penyelenggaraan Munas pada bulan Januari 2015 mendatang adalah sah dan legal untuk dihadiri seluruh DPD Partai Golkar.

"Saya harap DPD II tidak usah takut atau khawatir kalau ada ancaman penggantian PLT (Pelaksana Tugas) apalagi pemecatan, karena itu tidak akan kami lakukan ketika sudah kami ambil alih," tandasnya.