Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai perlu adanya perampingan kementerian negara dalam pemerintahan baru mendatang. Pasalnya, 34 kementerian yang ada saat ini dinilai terlalu banyak dan menguras anggaran negara.

Mantan Ketua Pansus UU Kementerian Negara DPR ini menyebutkan jumlah ideal kementerian negara adalah sebanyak 19 kementerian. "Kalau dipotong, jadi 19 maka akan menghemat anggaran negara," kata Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).

Agun mengingatkan, anggaran untuk daerah dalam RAPBN 2015 tidak bertambah. Oleh sebab itu, kata dia, sisa anggaran dari perampingan jumlah kementerian bisa digunakan untuk memaksimalkan kinerja kementerian yang ada.

Agun menilai terdapat empat kementerian negara yang tidak dapat diubah dan dibubarkan Presiden, yakni (1) Kementerian Dalam Negeri; (2) Kementerian Luar Negeri; (3)Kementerian Pertahanan; dan (4) Kementerian Agama.

Politikus Golkar ini memaparkan, tidak semua urusan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaannya harus dilakukan oleh sebuah kementerian. Misalnya, urusan tersebut bisa dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Selain empat kementerian di atas, kementerian yang perlu dibentuk adalah: (5) Kementerian Hukum dan Keamanan;

(6) Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional; (7) Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara; (8) Kementerian Keuangan; (9) Kementerian Agraria/Pertanahan; (10) Kementerian Kelautan/Maritim; (11) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (12) Kementerian Kesehatan dan Sosial; (13) Kementerian Industri dan Perdagangan; (14) Kementerian Tenaga Kerja; (15) Kementerian Transportasi Nasional (darat, laut dan udara); (16) Kementerian Pekerjaan Umum; (17) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; (18) Kementerian Perumahan Rakyat; dan (19) Kementerian Pertanian, Perikanan dan Perkebunan.