Merdeka.com - Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan bahwa pihaknya tidak akan datang ke Munas IX di Bali yang digelar Aburizal Bakrie (Ical). Menurut dia, penyelenggaraan Munas tersebut ilegal.

"Munas Bali ilegal, presidium konsisten tidak akan hadir," kata Agun kepada merdeka.com, Sabtu (29/11).

Dia menjelaskan bahwa Munas Bali telah melanggar AD/ART Partai Golkar. Sebab, penyelenggaraan diputuskan sepihak oleh Ical tanpa persetujuan rapat pleno yang harusnya dilakukan oleh DPP Golkar.

"Tidak ada hak prerogatif ketum dalam AD/ART pasal 19 AD juncto pasal 36 AD. Materi Munas yang meliputi rancangan perubahan AD/ART, program umum, pertanggung jawaban DPP, tata tertib Munas sebagaimana diatur di pasal 30 ayat (2) tidak pernah dibahas dan diputuskan dalam pleno," jelas Agun.

Oleh sebab itu, kata dia, presidium tidak mengakui adanya Munas ke IX di Bali yang akan digelar pada 30 November nanti. Dia pun meminta agar pemerintah tidak mengakui penyelenggaraan Munas tersebut.

Seperti diketahui, Presidium menolak Munas di Bali dan akan menyelenggarakan Munas tandingan pada Januari 2015. Anggota presidium terdiri dari Agung Laksono, Yorrys Raweyai, Zainudin Amali, Agus Gumiwang Kartasasmita, Agun Gunandjar Sudarsa mengaku kompak tidak akan hadir dalam Munas nanti.

DPP Golkar sempat hendak menyelenggarakan pleno untuk persiapan Munas pada Senin (24/11). Namun sayang, pleno berjalan ricuh. Yorrys Raweyai membawa ratusan massa untuk menolak diselenggarakan pada 30 November.