'Agar muktamar demokratis, PKB harus tinggalkan budaya aklamasi'
Merdeka.com - Pengasuh Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Sholahuddin Wahid atau Gus Sholah berharap di muktamar yang digelar di Surabaya tanggal 30 Agustus-1 September nanti, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meninggalkan budaya aklamasi. Meski tidak secara terang-terangan menyatakan sikap penolakannya atas terpilih kembalinya Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum secara aklamasi, pernyataan Gus Sholah itu mengisyaratkan, PKB akan lebih baik dipimpin orang selain keponakannya itu.
Adik kandung almarhum Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) itu berharap, PKB bisa memunculkan figur ketua baru di muktamar nanti. "Jadi tidak hanya didominasi oleh satu nama saja, apalagi nantinya dipilih secara aklamasi," tegas Gus Sholah kepada wartawan di Surabaya, Kamis (28/8).
"Perlu ada nama baru yang muncul, jangan hanya satu. PKB sudah saatnya meninggalkan budaya aklamasi," sambung dia.
Menurut Gus Sholah, muktamar tidak akan berjalan demokratis kalau hanya memunculkan satu nama saja. Dan akan terjadi persaingan cukup ketat, jika muktamar menampilkan kandidat lebih dari satu.
"Apalagi kalau ada upaya untuk memilih secara aklamasi, itu tidak baik untuk pembelajaran demokrasi di PKB," ucap dia.
Sayang, ketika ditanya siapa-siapa tokoh yang pantas bersaing dengan Muhaimin Iskandar untuk merebutkan posisi ketua umum, Gus Sholah masih enggan menyebut nama. "Kader di PKB sangat banyak, pasti ada satu dari mereka yang cocok," dalih dia.
Sementara terkait kabar beberapa Dewan Syuro PKB, yang dimotori KH Miftahul Achyar, keberatan jika Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, kembali terpilih secara aklamasi, Gus Sholah mengatakan jika itu bagian dari peringatan para kiai sepuh untuk Muhaimin.
"Dan peringatan itu, sebaiknya Muhaimin tidak diam. Sebab, para kiai sudah bicara. Tidak mungkin ada api kalau tidak ada asap. Artinya, pasti ada masalah sehingga kiai sampai menolak Muhaimin," ucapnya.
Diakui Gus Solah, kalau dia memang sudah mendengar, sejak ditinggalkan Gus Dur, peran Ketua Dewan Syuro PKB, diabaikan. Dia menyarankan, agar Muktamar PKB di Surabaya nanti, tidak menganggap remah dewan syuro.
"Karena bagaimanapun juga, dewan syuro memberi kontribusi besar dalam perkembangan di PKB. Dewan tandfidz tanpa dewan syuro, tidak mungkin bisa berjalan. Keduanya perlu menjalin komunikasi aktif, agar PKB bisa terus maju," tandas Gus Sholah.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB Bantah Cak Imin Maju Pilkada Jatim
Cak Imin memiliki tempat yang lebih mulia dibandingkan hanya sekadar menjadi gubernur.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Ungkap Golkar Berpotensi Besar Dukung Prabowo: InsyaAllah Bulan Agustus Ini
Muzani menyebut, Gerindra menghormati proses keputusan di internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaGus Halim: Jokowi Titip Salam ke Cak Imin, Apresiasi Pencapaian Raihan Suara PKB
Jokowi mengapresiasi pencapaian diraih PKB di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKB Usung Misi Perubahan di Pilkada Serentak 2024, Bakal Kampanye Ala Slepet Imin dan Desak Anies
"Perubahan yang diusung Gus Muhaimin Iskandar bersama Mas Anies dalam Pilpres 2024 menjadi misi PKB dalam Pilkada serentak," kata Huda
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaKPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaHakim MK Sebut Bansos Naikkan Suara Golkar, Airlangga Jawab Tak Ada Bungkus Warna Kuning
"Partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar, nanti bisa direspons," kata Hakim MK.
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru
TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.
Baca Selengkapnya