Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Hanura Dossy Iskandar Prasetyo menolak keras kesepakatan damai antara Koalisi Indonesia hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Hasil kesepakatan yang memberikan 21 jatah kursi pimpinan pada KIH dengan merevisi Tata Tertib DPR dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dinilai sebagai politik transaksional.

"Kami menolak (perubahan UU MD3 dan Tatib DPR). Ini bukan masalah diberi dan tidak diberi," kata Dossy saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (11/11).

Menurutnya perdamaian di DPR antara KIH dan KMP prinsipnya bukan jumlah kursi yang didapat. Namun, yang penting adalah implementasi musyawarah mufakat mengedepankan prinsip adil dan proporsionalitas.

"Seolah peraturan UU dibuat seleratif, itu enggak baik. Kalau risikonya enggak dapat enggak apa-apa," terang dia.

Lanjut dia, cara-cara berpolitik bermartabat akan menjaga marwah DPR di mata rakyat. Prinsip musyawarah harus terus di kedepankan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di parlemen.

"Ini kan lembaga terhormat dan poros republik paling penting. Jadi prinsipnya kembali pada musyawarah mufakat," ujarnya.