Achmad Mubarok Ingin Demokrat Kembali Jadi Partai Bersih & Santun
Merdeka.com - Demokrat melarang kader bicara soal Kongres Luar Biasa (KLB) yang diusulkan Max Sopacua dan Achmad Mubarok. Namun instruksi tersebut disayangkan oleh Mubarok.
Mubarok menilai, imbauan yang dilakukan oleh Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin itu tidak tepat.
"Enggak tepat, mestinya enggak perlu lah," kata Mubarok pada merdeka.com, Jumat (14/6).
Mubarok menilai, sebaiknya Dewan Kehormatan cukup hanya memanggil kader-kader yang memiliki gagasan soal pergantian ketua. Kata dia, misalnya cukup dengan hanya memanggil dirinya dan Max Sopacua.
"Jadi cukuplah dipanggil apasih gitu loh. Enggak usah pakai surat edaran begitu. Cukuplah dipanggil," ungkapnya.
Dia menilai, partai saat ini tampak geger karena isu KLB. Padahal, lanjutnya, Mubarok dan rekan-rekan kader Demokrat yang mengikuti konferensi pers tidak pernah mengusulkan adanya KLB untuk melakukan pergantian Ketua Umum dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Enggak, enggak ada kita (bicara KLB) katakan semua harus berlangsung sesuai dengan anggaran dasar gitu. Kalaupun ada KLB harus sesuai dengan anggaran dasar begitu ngomongnya," ucapnya.
Mubarok menegaskan, pihaknya hanya ingin partai berlambang mercy itu bisa kembali ke jati diri awal sebagai partai yang nasionalis dan religius. Serta selalu mengedepankan moral kebangsaan.
"Maka kita mengimbau untuk kembali ke semangat awal sebagai partai nasionalis religius yang cerdas, bersih dan santun. Kita sudah banyak menyimpang dari kesantunan dari kecerdasan itu saja. Bahwa itu nanti ujungnya KLB tergantung nanti. Karena KLB itu kan kewenangan DPC-DPC kan bukan kita bukan," tandasnya.
Sebelumnya, Demokrat mengimbau kadernya tidak membahas lebih lanjut isu Kongres Luar Biasa (KLB) untuk melakukan pergantian Ketua Umum dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hal itu diimbau langsung oleh Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin.
"Seluruh kader untuk membicarakan tentang KLB dan hal lain terkait dengan itu," kata Amir dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/6).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Turun Gunung Kampanyekan Prabowo di Malang, SBY: Beliau Sahabat Saya, Putra Terbaik Bangsa
SBY juga mengajak masyarakat mencoblos Partai Demokrat. Sebab menurutnya, Demokrat adalah partai yang selama ini selalu berpihak dan memperjuangkan hak rakyat.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaDorong Prabowo Rangkul Kubu Ganjar, Bamsoet Golkar: Kita Tidak Butuh Oposisi
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, pemerintahan ke depan tidak membutuhkan oposisi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029
Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca SelengkapnyaUsai Salaman dengan AHY, Moeldoko: Namanya Rekan Satu Kabinet
Ini kali pertama Moeldoko bertemu dan bersalaman dengan AHY, usai konflik di Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaAHY Mengaku Diminta Prabowo Siapkan Kader Terbaik Demokrat untuk Bantu Pemerintahan Mendatang
Posisi Partai Demokrat di pemerintahan saat ini diharapkan AHY mampu membantu kabinet Prabowo-Gibran ke depan.
Baca SelengkapnyaDemokrat Diminta Prabowo Siapkan Kader untuk Menteri, Airlangga: Kader Golkar Bisa Ditempatkan di Mana Saja
Kendati demikian, Airlangga mengaku belum mendapat perintah dari Prabowo menyiapkan kader-kader terbaik Partai Golkar untuk kabinet pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaAwal Mula Pendukung 01 dan 03 Nobar Debat Capres: Kesamaan Tujuan Antisipasi Ancaman Demokrasi
Pendukung paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Progresif nonton bareng debat Capres dengan pendukung paslon 01 Anies-Cak Imin.
Baca SelengkapnyaEmpat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim
Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca Selengkapnya