Aburizal Titip Pokok Pikiran Wanbin Golkar untuk Dibahas di Munas
Merdeka.com - Dewan Pembina Partai Golkar mengeluarkan sejumlah pokok pikiran untuk dibahas dalam Munas 3-6 Desember mendatang. Sejumlah pokok pikiran itu diminta dilaksanakan oleh ketua umum terpilih dalam Munas nanti.
Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar, MS Hidayat membenarkan pokok pikiran yang dibacakan oleh Ketua Wanbin Aburizal Bakrie (Ical) yang diunggah di Facebook tersebut. Hidayat mengatakan, pokok pikiran tersebut atas usulan dirinya dan Hafiz Zawawi.
"Iya, usul saya dan Hafiz," kata Hidayat saat dihubungi merdeka.com, Jumat (22/11).
Dalam rekaman tersebut, Ical menjelaskan, Golkar harus memperbaiki visi yang telah disusun sejak 2012 lalu. Intinya, Wanbin Golkar ingin bangsa ini menjadi lebih baik pada masa yang akan datang.
Munas Berjalan Lancar
Kedua, Wanbin percaya munas akan berjalan dengan lancar dan dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Partai Golkar.
"Antara lain tentang pemilihan ketua umum sesuai dengan pasal 38 ayat 2 dengan musyawarah mufakat. Kalau tidak bisa atau salakan melalui satu pemilihan berdasarkan pemilihan langsung," kata Ical dalam rekaman suara itu.
Ical dan Wanbin yakin bahwa Golkar tidak akan pecah seperti narasi yang dikhawatirkan di media dan grup WhatsApp selama ini.
"Ketiga Wanbin minta perhatikan kepada pengurus pusat yang akan terpilih yaitu selalu buat pemikiran yang strategis untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan," jelas Ical lagi.
Golkar Harus Evaluasi
Hal itu bisa dilakukan oleh DPP Golkar melalui kepanjangan tangannya di Fraksi Golkar DPR RI. Wanbin juga ingin satu peningkatan kualitas seluruh kader Golkar yang punya kewajiban menyalurkan pemikiran strategis tersebut.
"Kita Wanbin juga ingin agar surat Wanbin pada 24 Juni lalu diperhatikan. Untuk melakukan evaluasi, perbaikan-perbaikan Partai Golkar ke depan," tambah Ical.
Wanbin ingin pokok pemikiran ini dibahas oleh DPP Golkar di Munas nanti. Paling tidak dibahas secara garis besar dan dikerjakan oleh Ketum terpilih nantinya.
Usung Capres Sendiri 2024
Selanjutnya terkait dengan Pilpres 2024. Wanbin ingin Golkar mengusung capres sendiri. DPP Golkar diminta untuk menyiapkan mekanisme tersebut.
"Golkar harus mengusulkan capres dari kader Golkar pada 2024 dan untuk itu Wanbin mengusulkan kepada DPP akan terpilih untuk memikirkan mekanisme untuk dapat memilih siapa capres yang akan diajukan Golkar pada 2024," tambah Ical.
"Saya kira itu saudara pokok pikiran lengkap dari Wanbin, nanti akan disampaikan dalam Munas. Pemikiran strategis itu kiranya dapat perhatian dari peserta Munas dan jangan hanya berpikir masalah pemilihan ketum saja, tapi berpikir sumbangsih Golkar untuk negara dan bangsa ke depan dengan pemikiran," tutup Ical.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaAburizal Bakrie Blak-blakan Syarat Jokowi dan Gibran Jadi Ketum Partai Golkar
Menurut Aburizal Bakrie ada jalan lain bagi Jokowi dan Gibran untuk menjadi Ketua Umum di Partai Golkar
Baca SelengkapnyaKasus Sekda Takalar Kampanyekan Gibran, Bawaslu Tak Temukan Pelanggaran Pidana Pemilu
Bawaslu berharap KASN menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Takalar terkait dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terhadap Muh Hasbi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Siap Hadapi Debat Keempat Pilpres, Gibran: Enggak Pakai Singkatan
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengaku siap menghadapi debat keempat Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTak Penuhi Panggilan Bawaslu, Gibran Pilih Ngantor
Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi panggilan Bawaslu terkait
Baca SelengkapnyaHilirisasi jadi kata andalan Gibran, 12 Kali Disebut dalam Debat Cawapres
Gibran Rakabuming Raka mengandalkan hilirisasi sebagai program unggulan dalam Debat Cawapres
Baca SelengkapnyaYusril Nilai Putusan Bawaslu Jakpus terhadap Gibran Melanggar Aturan, Ini Alasannya
Yusril menyoroti bahwa tidak tertulis siapa pihak yang memiliki wewenang untuk penyelidikan dan penuntutan.
Baca SelengkapnyaHasto Blak-blakan Tuding Jokowi Bakal Rebut Partai Golkar, Begini Respons Airlangga
Peristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca SelengkapnyaJagoan Golkar untuk Pilkada DKI 2024: Ridwan Kamil, Ahmed Zaki Hingga Erwin Aksa
Penunjukan tersebut setalah Golkar mengumpulkan 1.064 kadernya.
Baca Selengkapnya