Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tak menggubris tuntutan kubu Khofifah Indar Parawansa yang ingin pelantikan Gubernur Jawa Timur terpilih Soekarwo ditunda. Hal ini terkait pernyataan mantan Ketua MK Akil Mochtar yang menyebut dalam sengketa Pilgub Jatim, seharusnya Khofifah pemenangnya.

Gamawan mengatakan, putusan MK sudah final dan mengikat sehingga tidak bisa diganggu gugat. Begitu juga dengan pelantikan yang harus dilakukan, karena sesuai dengan putusan di MK.

"Putusan MK itu kan final mengikat, itu harus ditaati oleh semua pihak. Saya sangat patuh dengan itu selama ini, walaupun dengan segala persoalan," ujar Gamawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/2).

Dia mencontohkan, kala itu ada surat dari Akil yang minta agar pelantikan ditunda. Namun sesuai aturan, maka dirinya tetap melantik. Kasus ini terjadi pada Pilkada Musi Banyuasin.

"Musi Banyuasin diminta ditunda pelantikannya. Padahal itu sudah putusan MK, setelah diputus ada lagi surat dari Pak Akil. Saya jalan saja terus melantik, saya suruh gubernur melantik, kita taat," tegas dia.

Oleh karena itu, Gamawan pun tetap akan melantik gubernur terpilih Soekarwo sesuai dengan putusan MK. Dia tak mau menunda seperti desakan yang diinginkan kubu Khofifah.

"Ini juga seperti itu, saya taati hukum silakan gugat, proses, ya kita tunggu itu. Tapi pelantikan kan sudah final mengikat, Keppresnya juga sudah keluar lantik dulu. Biar itu berjalan, nanti proses hukum juga berjalan, kita hormati putusan hukum itu. Kalau ada putusan hukum baru kita lihat nanti bagaimana, hasil putusannya kan kita belum tahu," tutur dia.