73 Persen masyarakat menolak, akankah Jokowi nekat naikkan BBM?
Merdeka.com - Isu kenaikan harga BBM bersubsidi jelang pelantikan Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden terus bergulir. Kubu Jokowi-JK meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menaikkan harga BBM bersubsidi agar tak membebani pemerintahan yang baru.
Sejumlah langkah pun dilakukan Jokowi. Salah satunya menemui Presiden SBY di Bali, Rabu (27/8).
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengaku telah meminta Presiden SBY untuk menaikkan harga BBM subsidi.
Namun, menurut Jokowi, Presiden SBY masih enggan menaikkan harga BBM subsidi. Sebabnya, SBY menilai saat ini bukan waktu yang tepat menaikkan harga BBM subsidi.
Kebijakan menaikkan harga BBM memang bukanlah sebuah kebijakan yang populis. Dari pengalaman yang ada, siapa pun presiden yang menaikkan harga BBM pasti mendapat protes keras dari rakyat.
Berdasarkan survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengenai 'harapan dan ancaman pemerintahan Jokowi-JK' usai dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2014 mendatang, 73,17 persen responden tak setuju jika Jokowi-JK menaikkan BBM. Survei ini dilakukan pada tanggal 24-26 Agustus dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Adapun metode yang dilakukan survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen.
Lantas akankah Jokowi-JK tetap nekat menaikkan harga BBM? Berikut ulasannya seperti dirangkum merdeka.com.
Jokowi siap naikkan harga BBM setelah dilantik
Presiden terpilih Joko Widodo mengaku siap mengambil kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di pemerintahannya mendatang. Padahal, kebijakan menaikkan harga BBM subsidi tersebut merupakan kebijakan yang tidak populis.
Jokowi menegaskan subsidi BBM akan dialihkan ke sektor-sektor produktif seperti pemberian subsidi langsung ke nelayan dan petani.
"Jangan sampai kita ini konsumtif. Untuk membeli BBM, untuk membeli mobil, untuk mobil-mobil kita harus mulai mengubah dari sebuah konsumsi menjadi sebuah produksi itu saja," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (28/8).
Jokowi siap tak populer jika naikkan BBM
Presiden terpilih Joko Widodo ngotot tetap menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah resmi dilantik. Dia pun siap tak lagi populer di masyarakat dengan kebijakannya ini.
"Saya siap untuk tidak populer," kata Jokowi, sapaannya, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/8).
Jokowi menegaskan, kebijakannya ini bukan tanpa solusi. Dia menjanjikan masyarakat kecil ataupun pemilik usaha produktif tetap bisa menikmati BBM bersubsidi.
"Kalau kita memotong subsidi itu harus dialihkan untuk usaha-usaha produktif di kampung di desa, pasar UMKM, pada pupuk, ada petani, pada benih, pada pestisida, pada nelayan untuk mesin kapal, untuk solar nelayan, kira-kira itu," jelasnya.
JK: Kalau BBM tak dinaikkan, nanti tak ada dana lagi
Wapres terpilih Jusuf Kalla mengatakan, subsidi BBM seharusnya bisa dialihkan ke arah lebih baik, terutama untuk infrastruktur dan kebijakan rakyat.
"Apapun subsidi harus dialihkan ke produktif, kalau efek kenaikan harga, itu hanya efek saja, hanya dialihkan saja dari konsumtif ke produktif. Itu tergantung pemerintah sekarang, kita tak bisa minta SBY. Itu kewajiban bersama," kata JK, Senin (25/8).
JK menambahkan, soal pengalihan subsidi nanti tidak perlu meminta persetujuan DPR. Sebab, bila tidak Indonesia akan berutang tiga kali lipat.
"Tidak dibutuhkan persetujuan DPR, contoh, hari ini diperkirakan subsidi BBM diperkirakan akan habis November. Kalau tidak dinaikan, berarti tak ada dana lagi. Makanya kita harus sesuaikan diri dengan keadaan. Itu harus naikan, kalau tidak, di mana ambil uang untuk 2 bulan ke depan? Utang lagi? Nanti lebih salah lagi pemerintah. Utang negara bisa melebihi 3 persen GDP, itu sudah melanggar UU," ujarnya.
JK: Saya waktu jadi wapres 3 kali naikkan BBM tak ada gejolak
Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah seharusnya jangan menjalankan kebijakan dan tugas yang dianggap populer saja. Dirinya bahkan optimis tidak ada gejolak masyarakat bila terjadi kenaikan harga BBM.
"Pengguna BBM ini juga rata-rata orang mampu, berkendara di jalan. Kalau minyak tanah ini kan masyarakat kecil. Saya kemarin waktu jadi wapres 3 kali naikkan BBM tidak ada gejolak besar," kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya, Senin (25/8).
Menurut JK kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi belakangan ini merupakan akibat subsidi berlebihan di pemerintahan saat ini.
"Itu suatu risiko terlalu besarnya subsidi, akibatnya orang boros BBM, akhirnya habis, sedangkan dana terbatas," kata JK.
LSI: Naikkan BBM, nasib Jokowi-JK bakal sama dengan SBY
Krisis persediaan BBM bersubsidi di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dikhawatirkan menjadi faktor menurunnya tingkat kepercayaan publik pada pemerintahan baru. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis, dari hasil wawancara dengan 1.200 responden, sebanyak 73 persen menyatakan tidak menginginkan pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Sementara yang setuju hanya 21,46 persen dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 5,37 persen," kata Peneliti LSI, Rully Akbar, di kantor LSI, Kamis (28/8).
Rully mengatakan, isu kenaikan BBM akan menjadi pukulan telak bagi PDI Perjuangan yang selama ini selalu menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Rully melanjutkan, jika pemerintahan Jokowi-JK memilih opsi menaikkan harga BBM bersubsidi, maka dapat dipastikan dukungan dan kepercayaan publik atas pemerintah baru akan menurun.
"Pemerintahan baru harus memiliki terobosan untuk mempertahankan dukungan publik dengan mengeluarkan program-program yang dapat menarik dukungan masyarakat. Namun hal ini akan berisiko tinggi karena dapat mempengaruhi program-program yang dijanjikan pada masa kampanye dahulu,". ujarnya.
Rully menjelaskan, pada era pemerintahan SBY sebelumnya sempat terjadi penurunan dukungan dari masyarakat ketika melakukan kenaikan BBM. Dia memprediksi, jika hal itu terjadi pada era Jokowi maka tidak menutup kemungkinan kondisi yang sama akan terulang.
"Pada pemerintahan SBY, tingkat popularitasnya pada awal terpilih sangat tinggi. Namun, dalam enam bulan pemerintahan tingkat kepuasan menurun dan terus menurun pada pemerintahan 12 bulan. Salah satu faktornya adalah isu kenaikan BBM," jelasnya.
Survei ini dilakukan pada tanggal 24-26 Agustus dengan jumlah responden sebanyak 1200 orang. Adapun metode yang dilakukan survei adalah Multistage Random Sampling, dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Soal Harga Beras, Jokowi: Jangan Tanya Saya, Lihat Saja Langsung di Lapangan Sudah Turun
Jokowi meminta agar dicek langsung di Pasar Induk bagaimana kondisi harga beras saat ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Harga Beras Naik karena Perubahan Iklim Sebabkan Gagal Panen
Jokowi menjelaskan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia, namun seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaBPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos
Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jamin Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Meski Minyak Dunia Mahal, Begini Penjelasannya
Menko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Penyebab Beras Langka dan Harga Melejit
Beras saat ini langka dan harganya sangat melejit.
Baca SelengkapnyaJokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca Selengkapnya