Kubu Jokowi: Banyak ASN yang Julid ke Pemerintah
Merdeka.com - Prabowo-Sandi menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu materi gugatan yakni dugaan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Jokowi-Amin.
Ketua Umum Arus Bawah Jokowi Michael Umbas menilai, tudingan ASN dimobilisasi oleh Jokowi-Amin sangat jauh dari logika dan akal sehat. Lagi-lagi kubu 02 bisa dikatakan menebar hoaks.
"Fitnah yang jelas membohongi rakyat. Sesuai survei internal sebagaimana diungkap Ketua Harian TKN Jokowi-Amin, Moeldoko, 72 persen ASN justru mendukung 02," kata Umbas kepada wartawan, Kamis (30/5).
Patut dicatat, kata dia, Presiden Jokowi tidak mungkin jadikan ASN sebagai mesin politik seperti Era Orde Baru. Sepertinya sejumlah ASN belum sepenuhnya siap mengubah mental.
"Akuntabilitas dan transparan anggaran di pemerintahan Jokowi, membuat zona nyaman ASN terganggu," tambah Umbas.
Umbas juga dapat informasi, banyak ASN maupun pegawai BUMN yang 'julid' atau nyinyir, menjelekkan, bahkan memaki pemerintah. Sikap anti-pemerintah ini sangat aneh dan sangat tidak bijaksana. Sebab mereka masih terima gaji serta THR.
"Tipe ASN yang 'julid' perlu disingkirkan. Anasir jahat segelintir ASN harus dihilangkan. Abdi negara mestinya jaga nama baik pemerintah bukan malah ikut-ikutan politik lewat pernyataan yang sudutkan pemerintah," tegas Umbas.
Dia tak ingin orang yang gemar menggunting dalam lipatan dalam menjalankan roda pemerintahan. ASN jangan sampai seperti musuh dalam selimut.
Umbas menambahkan, karakter birokrasi harus profesional, tidak boleh menjadi agen politik untuk mendelegitimasi kerja-kerja pemerintah.
"Kami harap ada sanksi tegas kepada ASN yang bermental buruk, menggerogoti tatanan pemerintahan. Ini penting supaya pelayanan publik tidak terganggu. Layani rakyat sepenuh hati sebagaimana amanat tugas masing-masing ASN," tutur Umbas.
Namun demikian, dia juga meyakini banyak ASN yang benar-benar berdedikasi, profesional, loyal kepada negara. Mereka yang bekerja tanpa pamrih hanya demi rakyat. Di pelosok daerah maupun perbatasan, dan di kota-kota.
"Apresiasi setinggi-tingginya terhadap ASN fokusnya kerja, kerja, kerja. Jangan tiru ASN yang hobi bergosip buruk ke pemerintah," tutup Umbas.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Timnas AMIN Pertanyakan Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu jelang Pencoblosan: Terkesan Dipaksakan
Timnas AMIN menilai kebijakan Presiden Jokowi menaikkan tunjangan pegawai Bawaslu terkesan dipaksakan.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Butuh Nyali Besar Jadikan Indonesia Negara Maju: Kadang Saya Malah Dibully
Jokowi mengungkapkan tidak mudah mewujudkan generasi Indonesia emas pada 2045 mendatang.
Baca Selengkapnya