Merdeka.com - Polda Jawa Timur, Selasa sore kemarin (19/5), menetapkan status tersangka kepada enam pejabat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas tuduhan penyalahgunaan dana Rp 142 miliar untuk Pilgub Jawa Timur 2013 lalu.

Dengan penetapan status enam pejabat Bawaslu ini, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyakini, kasus tersebut tidak berpengaruh pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang rencananya digelar serentak pada bulan Desember mendatang.

"Status itu (tersangka) tidak ada pengaruhnya dengan Pilkada serentak di Jatim. Itu (Pilkada serentak) semua sudah diatur sesuai prosedur yang berlaku," terang Soekarwo usai memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (20/5).

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini juga menegaskan, persoalan komisioner di Bawaslu Jawa Timur, menjadi kewenangan Bawaslu pusat, bukan provinsi.

"Masalah struktur di Bawaslu Jatim itu kan di Bawaslu RI, jadi bukan urusan pemerintah provinsi. Bawaslu RI, pasti sudah memiliki aturan sehingga tidak akan kosong, ketika pejabat-pejabatnya yang ada di daerah terkena masalah hukum," dalih politisi asal Partai Demokrat ini.

Sementara terkait keterlibatan dua pegawai negeri sipil (PNS), yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur, masing-masing adalah AMR, Sekretaris Bawaslu Jawa Timur dan GSW (Bendahara Bawaslu Jatim), Soekarwo juga menyerahkan persoalannya ke Biro Hukum Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Timur.

"Kalau untuk dua PNS itu, biar diurus sama biro hukum. Yang pasti semua diserahkan ke Polda Jatim sesuai prosedur hukum berlaku," dalihnya lagi.

Dikonfirmasi terpisah, Kabiro Hukum Setdaprov Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo kepada wartawan mengaku, siap menindaklanjuti masalah tersebut. .

"Memang saya sudah mendengarnya (penetapan status tersangka AMR dan GSW). Nanti akan ditindaklanjuti dulu oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) terlebih dahulu," ucapnya singkat.

Diberitakan sebelumnya, Selasa sore kemarin, pihak Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, menetapkan enam pejabat Bawaslu Jawa Timur sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Rp 142 miliar untuk Pilgub Jawa Timur 2013.

Enam pejabat itu adalah, Ketua Bawaslu Jawa Timur, SF, AMR (Sekretaris Bawaslu Jatim), SSP dan AP (anggota Bawaslu Jatim), GSW (Bendahara Bawaslu Jatim), serta IDY (rekanan penyedia barang dan jasa).

Dan dari enam tersangka itu, hanya AMR yang sudah diperiksa sebagai tersangka dan langsung dijebloskan ke tahanan Mapolda Jawa Timur usai pemeriksaan. Sedangkan lima tersangka lain, akan segera menyusul AMR.