Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) memajukan waktu pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) partai, dari awalnya bulan Januari 2015 kemudian dimajukan 30 November 2014 di Bali. Langkah Ical menyulut api konflik internal.

Dikomando Wakil Ketua Golkar Agung Laksono, kader Golkar yang kecewa dengan keputusan Ical mendirikan presidium penyelamat partai.

"Saya ambil kesimpulan dibentuk presidium penyelamat partai yang apabila saudara-saudara percaya, presidium ini akan saya pimpin dengan anggota-anggotanya," kata Agung, di DPP Partai Golkar, Selasa (25/11).

Agung menghendaki Munas digelar sesuai instruksi Rapimnas 2009, yaitu digelar 15 Januari 2015. Presidium menunjuk pimpinan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Yorrys Raweyai sebagai pelaksana.

Berikut manuver Agung Laksono dan sejumlah elite Golkar kebiri kekuatan Ical:

Nonaktifkan Ical

Beberapa saat usai pembentukan Presidium, agenda mendesak yang dilakukan Agung adalah menonaktifkan Ical sebagai ketua umum."Kami sudah menonaktifkan Aburizal Bakrie dari ketua umum khusus untuk Munas Januari 2015 karena kami menilai kericuhan pada rapat pleno lalu, Ical melalui Theo mengambil keputusan secara sepihak. Supaya hal ini tidak melebar, maka kami tim Presidium mengambil sikap menonaktifkan saudara Aburizal Bakrie," kata Agung Laksono.

Ambil alih Golkar

Agung Laksono menjelaskan tugas-tugas Presidium. Salah satunya mengambil alih tugas-tugas DPP untuk menjalankan munas pada bulan Januari"Tugas Presidium adalah untuk mengembalikan AD ART penyelenggaraan munas yang dilaksanakan pada Januari 2015. Apabila munas diselenggarakan 30 november itu tidak sah," kata Agung.Nama-nama anggota presidium terdiri dari Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang Kartasasmita, Lawrence Siburian, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar Sudarsa, Ibnu Munzir, Zainal Bintang.

Daftarkan pengurus baru Golkar ke Kemenkum HAM

Salah satu anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agus Gumiwang mengatakan, pembentukan Presidium ini adalah untuk menggantikan kepengurusan Ical. Untuk mengesahkan pengambilan alih pimpinan DPP sementara, Agus mengaku telah mengirimkan surat kepada Kemenkum HAM yang berisi susunan pengurus DPP yang baru."Kami sudah antarkan ke pihak Menkum HAM karena pengelolaan DPP saat ini sudah kami ambil alih, dan mudah-mudahan hasilnya bisa kita terima secepatnya," kata Agus kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (26/11).

Gugat Ical

Anggota Presidium Ibnu Munzir mengatakan, informasi kemungkinan Ical terpilih secara aklamasi memang sudah menjadi isu hangat di internal Partai. Menurut mantan anggota DPR ini, bila hal itu sampai terjadi maka kedudukan Ical sebagi ketua umum tidak sah dan akan terjadi gugatan."Kalau itu dilakukan dengan mengatasnamakan Munas berarti tidak sah, batal demi hukum. Karena melanggar AD ART, berarti kalau itu yang terjadi munas cacat secara hukum," kata Ibnu saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (27/11)Ibnu melanjutkan, berdasarkan AD ART partai, Munas seharusnya diselenggarakan pada Januari 2015 mendatang dan telah ditandatangani oleh seluruh DPD I dan DPD II. Sementara Munas 30 November adalah pengambilan keputusan sepihak oleh kubu Ical pada Rapimnas di Yogyakarta beberapa hari lalu."Yang namanya kader Golkar itu harus taat, sucikan AD ART. Kalau berdasarkan AD ART, munas itu Januari. Sementara apabila Ical terpilih nanti di Munas Bali, maka akan terjadi gugat menggugat. Dan itu berhak dilaporkan ke dewan pertimbangan," jelasnya.

Sarankan DPD tak hadiri Munas

Agung Laksono menyarankan kepada DPD baik tingkat I dan II untuk tidak hadir di Munas Bali."Kami konsisten menyatakan Munas itu tak sah dan sudah mengajukan DPD tak usah menghadiri Munas itu, karena sangat rawan itu terjadi, kalau itu tetap dilaksanakan akan jadi perpecahan," kata mantan Menko Kesra ini.