Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober 2014. Di penghujung masa jabatan, SBY merasa menjadi sosok yang disalahkan, terutama terkait RUU Pilkada.

Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap tegas memahami kepentingan rakyat banyak. SBY diharapkan tidak ragu-ragu untuk turut menolak pengesahan RUU Pilkada.

"Sehingga saya yakin dan percaya SBY masih tetap saja menjadi seorang peragu. Saatnya sekarang SBY menentukan pilihan seperti yang disampaikan Gamawan Fauzi. Pilihan Pilkada langsung adalah pilihan kehendak rakyat. Masak mau ragu-ragu terus. Sebentar lagi sudah selesai Presiden," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/9).

Berikut lima curhat SBY yang merasa disalahkan di akhir masa jabatan:

SBY heran disalahkan dalam polemik RUU Pilkada

Presiden SBY mengaku heran dengan pendapat dan opini yang berkembang belakangan terus menyudutkan dirinya terkait polemik RUU Pilkada yang kini sedang dibahas DPR. SBY menegaskan dirinya akan bertanggung jawab penuh jika itu terkait peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang dibuatnya."Kalau soal disudutkan, sudah 10 tahun lebih saya disudut-sudutkan. Ya kalau kita jernih berpikir, ini yang berseberangan ini siapa. Yang berbeda pendapat secara keras ini siapa, ini kan di parlemen, antara kekuatan politik a dan kekuatan politik b, mengapa kok dilarikan ke SBY. Tapi itulah politik di negeri kita, saya paham," ujar SBY dalam wawancara yang diunggah di akun Suara Demokrat di Youtube, Minggu (14/9).SBY menambahkan, dirinya bisa disalahkan jika polemik yang terjadi terkait PP atau Pepres yang dikeluarkannya. "Misal peraturan pemerintah, nah saya bertanggung jawab, atau peraturan presiden saya yang mengeluarkan peraturan atau peraturan presiden yang nyata-nyata tidak tepat, nah saya mengkhianati reformasi," ujarnya.

Disebut titik hitam dalam demokrasi

SBY menegaskan saat ini perbedaan yang terjadi antara sistem pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung terjadi di DPR. Posisi pemerintah saat ini menunggu. "Saya dikatakan meninggalkan titik hitam dalam demokrasi. Ini pembahasan undang-undang semua tahu aturan mainnya dirumuskan oleh DPR dan pemerintah. Pemerintah menunggu sekarang ini, DPR-nya yang masih terbelah," kata SBY."Dalam konteks itu, satu hal, jelas tidak tepat dan tidak relevan kalau seolah-olah saya yang harus bertanggung jawab semuanya, meskipun saya berpikir sangat keras sekali, secara moral memang saya patut untuk ikut menyumbangkan pikiran saya, itulah yang sedang saya lakukan. Tidak disudutkan pun saya tetap berpikir bagaimana undang-undang ini bisa baik bagi kita, bagi demokrasi kita dan baik bagi masa depan negara," pungkas SBY.

Partai Demokrat tidak haus kekuasaan

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan partainya tidak tergiur iming-iming masuk dalam pemerintahan Jokowi-JK. SBY mengatakan partainya sudah memantapkan niat untuk menjadi penyeimbang di luar kekuasaan. SBY mengomentari adanya spekulasi agar dirinya menaikkan harga BBM dengan imbalan kadernya akan masuk ke dalam pemerintahan."Tidak, itu memalukan. Untuk urusan negara, urusan rakyat, urusan masa depan lantas kita dagang sapi. Saya tahu politik itu kompromi, politik itu take and give, politik itu konsensus tapi tidak dengan seperti itu. Menawari Demokrat kalau SBY mau menaikkan harga BBM akan dikasih jabatan, itu memalukan dan tidak boleh terjadi mengkhianati rakyat. Demokrat tidak haus kekuasaan," kata SBY dalam wawancara yang diunggah di akun Suara Demokrat di Youtube, Minggu (14/9).

Tak ada barter kebijakan menaikkan BBM dan posisi menteri

SBY mengungkapkan, Demokrat yang sudah berkuasa selama 10 tahun terakhir memilih untuk berbenah diri dan membangun kembali internal partai sambil terus mengawasi jalannya pemerintahan yang akan datang. "Memastikan mereka menjalankan negara dengan sistem dan manajemen yang benar sesuai dengan konstitusi, rasional, bebas dari kepentingan masing-masing pejabat negara. Itu yang akan demokrat lihat," ujar SBY.SBY pun kembali menegaskan, tidak akan pernah ada barter kebijakan menaikkan BBM dengan posisi di pemerintahan mendatang untuk kadernya. "Tidak pernah saya bisa diajak dagang sapi seperti itu. Saya juga punya kehormatan, punya pikiran yang jernih dan yang penting tidak boleh sama sekali untuk urusan yang maha penting diminta deal, tawar menawar. Kami tidak pernah tergiur dengan iming-iming kekuasaan itu," tandasnya.

SBY anggap menterinya bergaji kecil dan hidupnya tak mewah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap publik tidak menganggap para menteri Kabinet Indonesia Bersatu hidupnya boros dan bermewah-mewah. SBY menegaskan, gaji seorang menteri itu kecil."Saya berharap saudara-saudara untuk tidak memvonis dan menganggap menteri itu hidup boros dan bermewah-mewah. Terus terang dari tanggung jawab dan status sosial gaji menteri itu pas-pasan," kata Presiden SBY di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (11/9).SBY menjelaskan, gaji seorang menteri masih kalah jauh dengan pegawai di BUMN dan swasta. Apalagi dalam 10 tahun terakhir ini gaji presiden, wakil presiden dan menteri tidak pernah naik."Tetapi kami terima, apa adanya. Saya juga menyimak para menteri sering dikritik, dihujat itu juga saya terima untuk kebaikan agar Presiden dan menteri tidak berbuat salah," ujarnya.Selama ini menterinya sudah bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas negara. "Saya mohon pengertian tidak ada niatan dan budaya para menteri hidup bermewah-mewah dan berboros-boros dan lain-lain," katanya.