Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

5 Cerita suara nol Jokowi-JK di 17 TPS Sampang

5 Cerita suara nol Jokowi-JK di 17 TPS Sampang Formulir C1 Ketapang. kpu.go.id

Merdeka.com - Pasangan Jokowi - JK di Sampang maupun Bangkalan sama sekali tidak mendapat suara. Muncul dugaan kecurangan saat penghitungan suara di TPS maupun rekapitulasi di tingkat PPS (kelurahan), PPK (kecamatan) serta kabupaten/kota.

Dalam catat tim capres nomor urut dua itu dua kabupaten di Madura itu selalu bermasalah dalam setiap pemilihan umum, baik pilkada gubernur, pemilihan legislatif dan terakhir pilpres ini. Hal itu patut diperhatikan karena potensi masalah selalu terjadi di dua wilayah tersebut.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Hadar Nafis Gumay mengatakan, KPU akan melakukan konfirmasi kepada penyelenggara pemilu setempat terkait beberapa keanehan Form-C1 yang berasal dari beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Mengenai kasus di beberapa TPS ditemukan di Ketapang Barat, Sampang, kami masih mencari informasi tentang itu, mudah-mudahan itu kekeliruan. Tadi malam saya sudah mencoba mengontak tapi belum mendapat kabarnya," jelas Hadar di Kantor KPU , Jakarta, Senin (17/7).

Jokowi pun kehilangan kesabaran mendengar kasus ini. Dia tak percaya tak ada satu pun yang memilih dirinya.

"Kita harus cari. Kalau kehilangan satu suara, kita harus cari. Ini adalah hasil kerja keras kita. Sabar, sabar, kita sudah sering sabar. Tapi soal suara yang hilang, harus kita cari," kata Jokowi .

Berikut cerita suara nol Jokowi - JK di 17 TPS Sampang:

Di Sampang dan Bangkalan ada kader PKB

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Ferry Mursyidan Baldan menegaskan tidak mungkin di Sampang dan Bangkalan pasangan Jokowi-JK tidak mendapatkan suara. Pasalnya di sana ada massa PKB."Ini rasa-rasanya tidak mungkin, karena di sana pasti ada kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memang mengusung dan mendukung pasangan Jokowi-JK. Selain itu ada kaum nahdliyin yang bersimpati pada Jokowi-JK serta relawan dan Ansor. Jadi kalau suara untuk Jokowi-JK sama sekali kosong atau nol, saya kira itu mustahil. Jika muncul dugaan adanya kecurangan, wajar saja," kata Ferry.Ferry mengimbau agar pejabat pemerintah harus memastikan diri bersikap netral dan tidak menjadi bagian dari kekisruhan dengan mencurangi hasil pilpres. "Jika ada pejabat pemerintah yang diketahui tidak bersikap netral, maka semestinya tidak hanya dikenai tindak pidana pemilu, tetapi lebih berat dari itu mengancam keutuhan bangsa dan negara. Hukuman terhadap pejabat pemerintah yang ikut memanipulasi hasil pilpres semestinya maksimal," kata politikus Partai NasDem ini.Dia mengharapkan agar semua lembaga pemerintah, KPU, Bawaslu, tim sukses masing-masing kubu bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi dan mencermati proses rekapitulasi suara di semua tingkatan. Semua pihak harus menahan diri untuk tidak melakukan intervensi kekuasaan guna mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak mereka."Saya harap agar semua pihak harus segera mengakhiri praktik-praktik yang menggunakan kekuasaan dan uang untuk menistakan hak politik warga negara demi memperoleh jabatan dan kekuasaan. Hal itu agar kekuasaan yang diraih membawa kebaikan bagi semua warga, bukan sebaliknya," ujar Ferry.

Kubu Jokowi nilai polisi dan Bawaslu di Sampang diintimidasi

Anggota tim pemenangan Jokowi - JK , Marwan Jafar mengatakan, terjadi intimidasi pada pihak Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dan polisi sehingga pemilu yang dilakukan tidak sesuai dengan seharusnya."Di Bangkalan dan Sampang. Tidak ada Pilpres di sana. Diselenggarakan tapi tidak ada yang data untuk nyoblos, karena kertas suara sudah dicoblos dengan salah satu capres. Polisi dan Bawaslu tidak berkutik karena di bawah intimidasi," jelas Marwan, Senin (14/7).Dia menambahkan, kecurangan yang dilakukan sudah sangat sistematis, terstruktur dan masif. Selain itu intimidasi yang dilakukan kepada pihak berwenang dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, Ketua Fraksi PKB DPR ini mengharapkan Mabes Polri untuk bersikap."Intimidasi dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, tetapi juga dibarengi intimidasi dan ancaman penghilangan nyawa. Saya mengharapkan Mabes Polri dan Polda Jawa Timur untuk melakukan penindakan. Sebab sudah banyak bukti. KPU, Bawaslu dan polisi sudah ada bukti," tegas Marwan Jafar.

Timses Jokowi aneh dan heran kejadian di Sampang

Pasangan Joko Widodo ( Jokowi )-Jusuf Kalla ( JK ) tidak mendapat satupun suara di wilayah Sampang dan Bangkalan, Madura. Kejadian ini dinilai tidak wajar dan perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut."Jadi kejadian seperti itu sangat mengagetkan. Rasanya agak aneh, ada satu tempat yang nol persen sama sekali. Harus ada perhatian dan penyelidikan lebih jauh," kata Juru Bicara Jokowi - JK , Anies Baswedan di Media Center, Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/7).Menurut Anies, dalam setiap pemungutan suara selalu ada tempat-tempat yang perlu mendapat perhatian lebih. Ini tidak terlepas dari seringnya terjadi penggelembungan suara di formulir C-1."Yang seperti inilah yang harus kita antisipasi, karena meskipun kita ini ada 549 ribu TPS, tapi kita bisa melihat tempat yang memiliki risiko besar harus dapat perhatian khusus," jelasnya.

Tidak ada tanda tangan saksi di formulir C1

Kejanggalan hasil pilpres yang ditunjukkan melalui formulir C1 terjadi di Desa Ketapang Barat, Kecamatan, Ketapang, Madura. Dari 17 TPS yang ada di desa itu, seluruh warga tidak ada yang mencoblos pasangan Jokowi - JK.Penelusuran merdeka.com, Senin (14/7) di situs KPU, di Desa Ketapang Barat terdapat 17 TPS yang rata-rata pemilihnya berjumlah 300-400 orang. Dari formulir yang diunggah ke situs KPU, warga menggunakan hak pilihnya cukup tinggi.Namun anehnya, semua suara ditujukan kepada pasangan nomor urut 1, Prabowo - Hatta. Sementara suara untuk Jokowi - JK berjumlah nol, atau nihil. Di tiap TPS ada satu atau dua surat suara yang tidak sah.Yang mengherankan juga, tidak ada satupun nama dan tanda tangan saksi di formulir C1 yang diunggah itu, baik saksi dari Prabowo - Hatta dan Jokowi - JK. Hanya ada nama dan tanda tangan Ketua KPPS dan 6 anggotanya.

KPU harap terjadi kekeliruan

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, KPU sudah berupaya melakukan konfirmasi kepada penyelenggara pemilu setempat terkait beberapa keanehan tersebut."Mengenai kasus ditemukan di beberapa TPS ditemukan di Ketapang Barat, Sampang, kami masih mencari informasi tentang itu, mudah-mudahan itu kekeliruan. Tadi malam saya sudah mencoba mengontak tapi belum mendapat kabarnya," jelas Hadar di Kantor KPU, Jakarta, Senin (17/7).Dalam pemilu legislatif lalu, 17 TPS di Kecamatan Ketapang juga bermasalah. KPU Sampang sempat menggelar dua kali pemilihan ulang karena diduga ada TPS fiktif di daerah itu. Warga tidak melakukan pencoblosan dan pada pukul 10.00 WIB sudah dilakukan penghitungan suara.Saat pemilihan ulang digelar, tak satupun warga yang muncul ke TPS. Mereka menolak pemilihan ulang karena merasa martabat mereka direndahkan karena dianggap berbuat salah.

(mdk/ian)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Siaran Perdana dari RRI IKN, Sapa Pendengar di Sejumlah Daerah

Jokowi Siaran Perdana dari RRI IKN, Sapa Pendengar di Sejumlah Daerah

Jokowi optimistis Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Nama Jokowi Diseret dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Reaksi Istana

Nama Jokowi Diseret dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Reaksi Istana

Nama Jokowi berulang kali disebut dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu

Jokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu

Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara Rencana Turun Gunung Kampanye di Pilpres 2024, Dukung Siapa?

Jokowi Bicara Rencana Turun Gunung Kampanye di Pilpres 2024, Dukung Siapa?

Jokowi berbicara soal rencana turun gunung untuk kampanye di Pemilihan Presiden 2024.

Baca Selengkapnya