4 Indikasi Golkar bakal jadi oposisi
Merdeka.com - Wacana sikap politik Partai Golkar untuk berada di luar pemerintahan semakin kencang berhembus. Petinggi dan politisi senior Partai Golkar bersiap mengambil langkah baru dalam sejarah politik nasional dengan memilih jalur berseberangan dengan pemerintahan baru.
Wacana tersebut mulai ramai diperbincangkan kader partai sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Sikap tersebut ditegaskan oleh politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung.
"Sejak 2004 lalu saya sudah mengatakan bahwa Golkar harus siap berada di luar kekuasaan, di luar pemerintahan. Walaupun Golkar telah berkuasa lebih dari 30 tahun, tapi dalam demokrasi reformasi di mana Golkar mempunyai paradigma baru, Golkar harus siap di luar pemerintahan," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung.
Beberapa indikasi sudah mengarah ke sikap politik Golkar untuk berada di seberang pemerintah.
Tim Pemenangan Jokowi-Jk Marwan Jafar mengatakan, sikap politik Golkar sudah disampaikan sendiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. "Pak Ical sudah bilang siap oposisi," jelasnya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (30/7).
Dia belum mau bicara banyak soal langkah baru Partai Golkar memilih berseberangan dengan pemerintah.
"Saya juga tidak mau mengurusi internal Golkar. Biar Golkar menentukan nasibnya sendiri kan Golkar yang tahu sendiri," katanya.
Merdeka.com mencatat indikasi-indikasi yang menguatkan wacana Golkar untuk menjadi oposisi. Berikut paparannya.
Belajar dari PDI Perjuangan
Wakil Ketua Partai Golkar Fadel Muhammad meyakini, kebijakan partai untuk menjadi oposisi pemerintah bukan pilihan keliru. Dia mengambil contoh sikap politik PDI Perjuangan yang setia 10 tahun menjadi oposisi pemerintah.
"Saya kira kebijakan partai begitu, sesekali kita perlu belajar juga. Coba lihat PDIP, mereka besar jadi menang gara-gara mereka oposisi kan?" katanya di kediamannya, Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/7).
PDIP menjadi oposisi selama dua periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Analisa fadel, saat itu PDIP menyusun kekuatan untuk memenangkan pemilu selanjutnya.
"PDIP karena mereka oposisi dua kali. Ada menyusun kekuatan. Kalau kita belajar politik praktis di Amerika, sudah dua calonnya demokrat dan republik. satu pegang satu di luar parlemen. ini contoh Amerika yang sangat bagus," ungkapnya.
Ukir sejarah baru
Wakil Ketua Partai Golkar Fadel Muhammad menuturkan, Akbar Tandjung dan Aburizal Bakrie (Ical) menyampaikan bahwa partai berlambang beringin siap menjadi oposisi jika duet Joko Widodo - Jusuf Kalla dipastikan memimpin negeri ini hingga lima tahun ke depan. Akbar dan Ical menyampaikan pernyataan tersebut usai melaksanakan Salat Id.
Dalam pandangannya, sikap politik menjadi oposisi adalah sejarah baru bagi partai bernomor urut lima di Pemilu 2014 ini. Sebab, sejak partai ini berdiri 20 Oktober 1964, belum sekalipun Golkar memilih jalur berseberangan dengan pemerintah.
"Sebagai sejarah baru Golkar sebagai oposisi, Pak Ical dan Pak Akbar berbicara seperti itu saya sih tidak keberatan. Saya pikir bagus juga," katanya.
Demi koalisi merah putih
Wakil Ketua Partai Golkar Fadel Muhammad menambahkan, alasan Golkar tak bergabung dengan barisan pendukung Jokowi-JK adalah untuk menjaga kesatuan koalisi merah putih yang sejak awal menyokong duet Prabowo-Hatta. Dalam koalisi tersebut terdapat empat partai lain, Gerindra, PPP, PKS dan PAN.
Akbar Tandjung juga mengungkapkan hal yang sama. "Secara organisasi sudah ditetapkan bahwa Golkar telah berkoalisi dan koalisi itu adalah koalisi permanen," kata Penasihat Prabowo-Hatta ini.
Fungsi kontrol terhadap pemerintah
Meski sejak berdirinya tidak pernah berada di luar pemerintahan, Partai Golkar kini harus mempersiapkan diri untuk itu. Hal ini dinilai penting untuk fungsi kontrol kekuasaan.
"Sejak 2004 lalu saya sudah mengatakan bahwa Golkar harus siap berada di luar kekuasaan, di luar pemerintahan. Walaupun Golkar telah berkuasa lebih dari 30 tahun, tapi dalam demokrasi reformasi di mana Golkar mempunyai paradigma baru, Golkar harus siap di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi checks and balances," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung.
Menurut Akbar, koalisi permanen itu diartikan setidak tidaknya terjadi dalam lima tahun ke depan. Dia berpendapat, hal itu merupakan langkah yang tepat untuk memperbaiki sistem politik dan demokrasi yakni dengan menghadirkan checks and balances.?
"Jadi hal yang harus ada dalam pemerintahan itu adalah fungsi-fungsi seperti fungsi kontrol dan fungsi checks and balances terhadap kekuasaan yang ada, karena kekuasaan itu punya kecenderungan untuk abuse of power untuk disalahgunakan sehingga harus ada yang mengimbangi dan itu adalah hakikat demokrasi," ujar Akbar.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini Deretan Target Golkar dalam Pemilu 2024, Salah Satunya Kuasai Jabar
Menurut Airlangga, pihaknya melihat tren positif di berbagai wilayah Indonesia untuk Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaGolkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaPAN dan Golkar Berebut Andil Besar Menangkan Prabowo-Gibran
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan minta jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Golkar Tegaskan Prabowo-Gibran Harus Menang 1 Putaran, Ini Alasannya
Golkar Tegaskan Prabowo-Gibran Harus Menang 1 Putaran, Ini Alasannya
Baca SelengkapnyaLuhut di Depan Airlangga dan Ical: Jangan Mau Diatur Orang Lain, Golkar yang Ngatur!
Luhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaGolkar Tutup Kampanye dengan Konser Menjemput Kemenangan di Bandung
Partai Golkar menutup rangkaian kampanye dengan menyelenggarakan acara bertajuk "Konser Menjemput Kemenangan" di Eldorado Dome, Bandung, Jumat (9/2).
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab soal Isu akan Gabung Golkar
Golkar menyambut baik jika benar Jokowi ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.
Baca SelengkapnyaReaksi Airlangga Hartarto Dengar Isu Jokowi dan Gibran Kandidat Ketum Golkar
Airlangga menanggapi muncul nama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Agus Gumiwang, hingga Bahlil Lahadalia jadi calon Ketum Golkar.
Baca Selengkapnya