Merdeka.com - Sebanyak 34 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP agar mencabut segala bentuk dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Baik itu dalam pemerintahan saat ini, maupun dalam Pilpres 2019 mendatang.

Para kader partai berlambang Kabah itu merasa kecewa terhadap perlakuan pemerintah Jokowi yang tak mengakui kepemimpinan Djan Faridz.

Para pimpinan wilayah PPP dari ujung barat hingga timur tersebut menyampaikan pernyataan sikap usai peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 PPP, di Gelora Manahan, Solo, Minggu (7/1). Sejumlah Ketua DPW, membacakan pernyataan sikap di hadapan wartawan dan ribuan kader PPP yang hadir.

"Kami mendesak DPP PPP dan Ketum Djan Faridz untuk menyatakan sikap dan menginstruksikan pengurus seluruh tingkatan, agar tidak mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 nanti. Desakan ini wajib untuk dilaksanakan oleh DPP sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Ketua DPW PPP Jawa Tengah, Ahmad Wafi.

Indira, Ketua DPW Provinsi Papua mewakili DPW dan DPC wilayah timur, mengemukakan tuntutan yang sama. Menurut Indira, selama 3 tahun pemerintahannya Jokowi sudah menzalimi partainya. Aswan Jaya, Ketua DPW Sumatera Utara yang mewakili DPW dan DPC wilayah barat berkomentar lebih lantang.

"Kami berkumpul di sini, 34 provinsi, ketua-ketua dan sekretaris seluruh Indonesia, satu tujuan. Mendeklarasikan di Solo, di tempat kelahiran dan besarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dengan ini kami menyatakan, tidak akan mendukung lagi, tidak akan merestui, tidak akan menyetujui bila DPP PPP mencalonkan atau mendukung lagi Jokowi sebagai presiden untuk periode berikutnya," tandasnya.

"Kami juga mendesak Dewan Pimpinan Pusat PPP untuk mencabut seluruh dukungan yang pernah diberikan kepada Presiden. Kami meminta juga kepada DPP untuk mencopot seluruh baliho, spanduk, billboard yang mengatasnamakan PPP, yang menyatakan mendukung Joko Widodo," tandasnya lagi.

Sikap tegas tersebut, kata Aswan, dilakukan sebagai reaksi atas sikap pemerintah, melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang tak mengakui PPP hasil Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz. Sikap pemerintah tersebut dinilai sebagai pengangkangan dan pengkhianatan hukum.

Sementara itu, Djan Faridz menganggap wajar pernyataan sikap tersebut. Sikap keras para kader partai tersebut sebagai ungkapan kekecewaan terhadap keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan PPP kubu Romahurmuziy.

"Sikap seluruh pengurus dari DPW, DPC, dan ranting ini sesuatu yang wajar. Sebab musababnya dari seorang menteri yang tidak mengerti hukum, yang menzalimi keputusan MA. Kasihan keputusan MA dianggap seperti kertas kosong," tegasnya.

Kendati memaklumi sikap para kadernya, Djan mengaku tidak akan terburu buru dan gegabah dalam mengambil keputusan. Dia menyatakan, dalam politik masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa saja terjadi. Termasuk di antaranya kemungkinan islah, damai, kemungkinan bergabung atau kemungkinan keluarnya SK.