Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

1 Partai koalisi Merah Putih bakal tak dapat jatah pimpinan DPR

1 Partai koalisi Merah Putih bakal tak dapat jatah pimpinan DPR Koalisi Merah Putih tanggapi putusan MK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pansus Tatib DPR telah selesai membahas aturan baku tentang UU MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3). Hasilnya, pimpinan DPR bakal dipilih dengan sistem paket yang diajukan satu calon tiap fraksi.

Wakil Ketua Pansus Tatib DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, Pansus telah selesai membahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Minggu depan bakal dibawa ke sidang paripurna.

"Dibawa ke paripurna tanggal 16 September," kata Aziz usai rapat bersama Baleg DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9).

Dia menjelaskan, tidak ada penolakan dari para fraksi dalam rapat Tatib tadi. Seluruh fraksi sepakat, akan diputuskan di paripurna.

"Setiap fraksi ngusulin satu calon pimpinan, kemudian dipilih di paripurna," imbuhnya.

Aziz menjelaskan, pimpinan DPR hanya ada lima dan setiap fraksi diwajibkan mengusung satu calon. Dengan demikian, mau tidak mau satu parpol koalisi Merah Putih harus ada yang berkorban tidak jadi pimpinan DPR. Sebab koalisi Merah Putih terdiri dari enam parpol yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP dan PKS.

Politikus Golkar ini juga membuka peluang jika Koalisi Jokowi-JK di DPR bisa bergabung dalam paket koalisi Merah Putih. Yang penting, paket tersebut ada lima yakni satu ketua dan empat wakil ketua DPR.

Begitu juga soal alat kelengkapan dewan, seluruh dipilih melalui mekanisme paket. Tiap fraksi mengajukan satu calon pimpinan dari lima jatah kursi pimpinan. Pemilihan akan dilakukan diparipurna lewat mekanisme voting.

"Ini asas demokrasi, dipilih dan memilih," pungkasnya.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Sidang Putusan Perkara PHPU Pilpres 2024 Tetap Digelar Tanggal 22 April

Sidang Putusan Perkara PHPU Pilpres 2024 Tetap Digelar Tanggal 22 April

Per hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.

Baca Selengkapnya
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Pemenang Pileg yang Harusnya Berhak jadi Ketua DPR

Puan Maharani: Pemenang Pileg yang Harusnya Berhak jadi Ketua DPR

Saat disinggung soal kabar akan ada Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), Puan mengaku belum mendengar.

Baca Selengkapnya