Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Uang pelesiran anggota DPR masuk ke kas partai'

'Uang pelesiran anggota DPR masuk ke kas partai' rupiah. shutterstock

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Arif Nur Alam mengatakan, kunjungan kerja (Kunker) yang dilakukan oleh para anggota DPR adalah akal-akalan dari kader partai untuk memenuhi kewajibannya untuk menyumbang kas partai. Apalagi pemilu 2014 sudah semkain dekat.

"Anggaran kunker saya melihat itu berkedok aji mumpung karena mendekati 2014, jadi harus punya dana kampanye," kata Arif di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12).

Masalah transparansi juga menjadi sorotan Arif, seakan sudah menjadi kebiasaan setiap kunker menghabiskan dana mencapai miliaran rupiah tanpa adanya laporan keuangan yang jelas kepada publik. Kemungkinan besar mereka hanya melaporkannnya pada pimpinan DPR dan ketua fraksi saja.

"Ini menunjukan transparansi hanya ada pada atasannya saja tidak kepada publik," ujarnya.

Dia pun menilai tertutupnya anggaran ini membuat para anggota parlemen itu makin getol melakukan kunker. "Bahkan ketua fraksi pun mungkin tidak bisa menahan libido anggota DPR untuk kunker," katanya.

Mereka pun terus mencari cara untuk memenuhi kantong pribadinya. Pasalnya berapa persen pendapatan mereka harus masuk kas partai.

"Sudah menjadi rahasia umum, kalau mau terbuka pendapatan mereka berapa persen itu harus sumbang ke partai sesuai dengan nilai uang tempat untuk melakukan kunker dan kalau kita mau menelusuri mereka mengatakan banyak yang tidak penting," pungkasnya.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dana Awal Kampanye Parpol: PSI Baru Keluarkan Rp180.000, PDIP Rp115 Miliar

Dana Awal Kampanye Parpol: PSI Baru Keluarkan Rp180.000, PDIP Rp115 Miliar

Pendapatan partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu sebesar Rp2.002.000.000 atau sekitar Rp2 miliar.

Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka Politik Uang, Ini Respons Caleg DPR RI dari Partai Demokrat

Jadi Tersangka Politik Uang, Ini Respons Caleg DPR RI dari Partai Demokrat

Caleg DPR RI dari Partai Demokrat, Syarifuddin Dg Punna buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
Laporan Awal Dana Kampanye PDIP Terbanyak Capai Rp183 Miliar, PBB Terkecil Rp301 Juta

Laporan Awal Dana Kampanye PDIP Terbanyak Capai Rp183 Miliar, PBB Terkecil Rp301 Juta

Setelah PDI Perjuangan, penerimaan partai terbesar selanjutnya adalah PAN, Golkar dan PPP senilai Rp20-an miliar.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya