Merdeka.com - Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji menilai, mantan pejabat asing yang mengomentari mantan presiden atau orang yang berstatus sebagai pejabat tinggi dari negara lainnya sebagai tindakan yang tidak tepat. Termasuk secara etika bernegara, hal itu tidak pantas dilakukan oleh seorang mantan menteri.

"Secara etika, saya tidak khusus untuk kasus Pak Habibie, ini secara general, tidak lazim kalau itu diucapkan seorang diplomat atau bangsa lain menjelek-jelekkan orang atau bangsa lain yang mempunyai status pejabat tinggi negara. Tidak lazim. Tapi itu adalah etika kalau sesama pejabat publik, apalagi ini pejabat negara tingkat tinggi tidak lazim untuk menghina atau saling menjelekkan," ujar Budi di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/12).

Meski demikian, pemerintah kedua negara harus mencari titik temu terlebih dahulu sebelum menentukan tulisan itu terkait pada penghinaan atau masalah hukum. Namun, jika kasus yang dilakukan bekas Menteri Penerangan Zainudin Maidin itu menjelekkan negara lain, maka kasus itu sudah berada di luar kelaziman dan kepatutan.

"Ntar dicari titik temu dulu, apa yang tertulis dulu, apakah ini menjurus pada penghinaan, apa menjurus pada masalah-masalah hukum, saya tidak tahu. Kalau ejek-ejekan itu masih anu, tapi kalau ejek-ejekannya menyangkut ke suatu negara itu sudah lain itu. kita lihat dulu," tandasnya.

Dalam kajian sementara yang diungkapkan Budi, pernyataan itu sebaiknya tidak dipakai untuk meningkatkan citra seseorang atau lembaga tertentu dengan menjelek-jelekkan orang lain. Jika itu tetap dilakukan, dirinya yakin akan jatuh kepada orang yang mengeluarkan kata-kata tersebut.

"Kajiannya itu begini, jangan memanfaatkan untuk meninggikan citra sendiri dengan menjelek-jelekkan orang lain. Sebab pada suatu saat, kalau anda menaikkan diri sendiri tanpa melihat prestasi dirimu sendiri, tapi menjelekkan orang lain, pada suatu saat akan ketahuan belangnya, kira-kira begitu," lanjutnya.

Budi berharap, setiap pemimpin di Indonesia, termasuk Malaysia tetap menjaga etika pemerintahan selama masa kampanye untuk tidak menjelek-jelekkan orang lain. Pasalnya, berdasarkan pengalaman politik di tanah air sejak era reformasi, sikap itu sudah banyak dialami oleh para pelakunya.

"Sehingga pemimpin-pemimpin yang di lemhannas pada waktu mau adu kampanye atau argumen, jangan menjelek-jelekkan orang lain. Itu adalah bagian dari etika, itu diajarkan di lemhannas etika-etika itu. Yang pejabat, yang narungin, yang incumbent, maupun yang mau jatuhin incumbent itu jangan menjelek-jelekkan, tapi bicaralah data itu gimana," paparnya.