Merdeka.com tersedia di Google Play



Hak Interpelasi Diserahkan Kepada Pimpinan DPR

Sumber : | Rabu, 28 Maret 2007 18:34


Hak Interpelasi Diserahkan Kepada Pimpinan DPR
Kapanlagi.com

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Usul penggunaan hak interpelasi DPR terkait dukungan pemerintah terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB menyangkut nuklir Iran diserahkan kepada pimpinan DPR RI di Gedung Parlemen di Senayan Jakarta, Rabu dan selanjutnya dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (29/03).

Hak interplasi diserahkan sejumlah anggota Komisi I, antara lain Sidharto Danusubroto (PDIP), Happy Bone Zulkarnain dan Yuddy Crisnandy (Golkar), Ali Mochtar Ngabalin (Fraksi Bintang pelopor Demokrasi), Abdilah Toha (PAN)dan Effendy Choirie (PKB). Berkas diterima Ketua DPR Agung Laksono didampingi Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno.

Sebanyak 132 anggota DPR menandatangani usulan hak interpelasi soal kasus Iran ini. Bahkan Ketua DPR Agung Laksono juga ikut menandatangani usulan interpelasi tersebut terhadap persetujuan pemerintah atas resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB terhadap Iran.

Agung membubuhkan tanda tangan pada urutan ke-132 atau yang terakhir. "Saya kira sikap konsisten harus sama," katanya di hadapan anggota Komisi I DPR sebelum membubuhkan tanda tangannya.

Hak interpelasi ini, kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, bukan untuk menjatuhkan Presiden, namun hanya untuk bertanya agar ada klarifikasi yang tuntas sebab pemerintah terkesan "plin-plan" sikapnya terhadap program nuklir Iran.

Karena itu, pengusul interpelasi menginginkan Presiden menjawab langsung, tanpa perantara mengapa pemerintah memilih opsi mendukung Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi terhadap Iran.

"Ini kehormatan bagi presiden untuk menguraikan panjang lebar. Mungkin ada maksud-maksud lain," katanya.

Usulan interpelasi ini akan dibawa ke sidang paripurna DPR pada Kamis 29 Maret. Usulan interpelasi kali ini cepat direspons pimpinan dewan, menurut Agung, karena dua hari lagi masa persidangan memasuki masa reses.

Sementara itu, parpol pendukung pemerintah, melalui Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, sepengetahuannya, interpelasi yang dilakukan DPR dalam kasus Iran merupakan interpelasi kali pertama untuk kepentingan internasional.

"Interpelasi itu bagus memang hak DPR untuk mempertahankan persoalan tersebut," katanya.

Namun, Anas mempertanyakan mengapa bukan interpelasi untuk kepentingan nasional saja yang diangkat. "Kenapa yang jauh di sana? Kemudian yang penting harusnya Menlu klarifikasi kenapa pemerintah mengeluarkan keputusan itu? Apakah memang demi kepentingan bangsa," katanya. (*/lpk)


KUMPULAN BERITA
# Girls Generation

Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya


JANGAN LEWATKAN BERITA FOLLOW MERDEKA.COM
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Girls Generation, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Girls Generation.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup






Komentar Anda


Smart people share this
Back to the top

Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER TOP 10 NEWS
LATEST UPDATE
  • SDA tak hadir, Emron nyatakan berhak buka Rapimnas PPP
  • Bibi Kim Jong-un 'menghilang ' dari film propaganda Korea Utara
  • Jadi pedangdut, mudahkan Kristina seleksi pria idaman
  • Tepergok curi mesin alat berat, Suharyanto ditembak polisi
  • Rapimnas PPP dimulai, Suryadharma Ali tidak muncul
  • Trailer Perdana 'THE GREEN INFERNO diluncurkan!
  • Haji Lulung: Pertemuan di DPP PPP memperuncing masalah
  • Polisi bubarkan bentrok, satu warga Buol terkena peluru nyasar
  • ASUS akhirnya bawa ZenFone dan ASUS ZenUI ke Indonesia
  • Dimyati: Rapimnas tanpa izin ketua umum PPP itu ilegal
  • SHOW MORE