GMPI Kecam Pemberhentian Enam Pengurus Harian Pusat DPP PPP

Sumber : | Jumat, 4 Maret 2005 19:01




GMPI Kecam Pemberhentian Enam Pengurus Harian Pusat DPP PPP
Kapanlagi.com

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) - salah satu ormas PPP - mengecam keputusan pemberhentian sementara terhadap enam Pengurus Harian Pusat DPP PPP karena dinilai menonjolkan arogansi kekuasaan, semena-mena dan terkesan gegabah serta emosional.

"Atas pemberhentian sepihak itu, PHP DPP PPP telah melanggar prinsip musyawarah," kata Ketua Umum PP GMPI Irgan Chairul Mahfiz, di Jakarta, Jumat (04/03).

PHP DPP PPP mengeluarkan surat keputusan nomor 0123/DK/DPP/III/2005 tentang pemberhentian sementara anggota PHP DPP PPP, yakni Zarkasih Nur, Suryadharma Ali, Andi Ghalib, Lukman Hakim Saefuddin, Emron Pangkapi, dan Ermalena karena nyata-nyata melanggar keputusan PPP, dengan menghadiri dan menyelenggarakan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Kader PPP di Jakarta 25-27 Februari 2005 lalu.

Sebelumnya, PHP DPP PPP telah mengambil keputusan melarang penyelenggaraan Silatnas itu karena tidak murni forum silaturahmi melainkan memiliki agenda penyelenggaraan muktamar.

Silatnas yang dihadiri sekitar 700 kader PPP dari pusat dan daerah itu menghasilkan kesepakatan bersama yang antara lain minta kepada DPP PPP (PHP, Majelis Pakar, Majelis Pertimbangan Pusat, Majelis Syariah, dan Departemen serta Lembaga PPP) untuk mengubah siklus muktamar menjadi tahun 2005, bukan 2007.

Atas pemberhentian tersebut, keenam pengurus pada hari Jumat (4/3) menandatangani surat kuasa di kantor pengacara Eggi Sudjana & Partners untuk menggugat hukum Ketua Umum PHP DPP PPP Hamzah Haz dan Sekretaris Umum PHP DPP PPP Yunus Yosfiah yang menandatangani surat keputusan itu.

Irgan menegaskan bahwa surat keputusan PHP DPP PPP itu terkesan gegabah dan emosional karena tanpa mempertemukan (tabayun) dengan pihak-pihak yang akan diberhentikan tersebut.

Oleh karena itu, katanya, keputusan pemberhentian tersebut mengabaikan prinsip musyawarah sebagai salah satu dari enam prinsip yang menjadi semangat dan pedoman PPP.

Irgan menambahkan, pemberhentian itu juga dapat memberikan saham pertentangan internal, secara tajam di semua strata kepengurusan partai dan tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada kader dan generasi muda partai.

Disebutkan pula bahwa keputusan mengenai pemberhentian itu bisa mengancam keutuhan dan persatuan partai, berakibat konflik yang merugikan bagi eksistensi PPP.

PP GMPI, katanya, meminta Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Majelis Pakar, dan Majelis Syariah segera mendesak kepada PHP untuk mengadakan sidang pleno DPP PPP lengkap, agar mengklarifikasi keputusan sepihak yang dilakukannya.

DPP PPP terdiri atas PHP, MPP, Majelis Pakar, dan Majelis Syariah.

PP GMPI juga mengimbau agar DPW PPP di tingkat provinsi dan DPC PPP di tingkat kabupaten/kota tidak melakukan hal yang sama dengan PHP DPP PPP karena akan memberi kontribusi kehancuran partai dan menghancurkan nama baik partai di mata publik. (*/lpk)

Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman

{prev_next_news}


Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Jero pasang badan buat Sutan soal upeti ke Komisi VII
  • Ambisi BI jadikan pasar keuangan Indonesia jagoan di ASEAN
  • Gubernur BI terkesan kecepatan kabinet kerja pemerintahan Jokowi
  • BI dukung penuh keputusan Presiden Jokowi naikkan harga BBM
  • BI sebut kenaikan suku bunga AS mengkhawatirkan bagi Indonesia
  • Aneh, 7 galaksi tua tak dikenal tiba-tiba menampakkan diri
  • Agus Marto apresiasi langkah Jokowi keluarkan tiga kartu sakti
  • Datangi JK, Dubes Palestina minta dukungan kemerdekaan dari RI
  • Di depan Jokowi, Agus Marto pamer capaian sektor keuangan
  • MBLAQ rilis album terakhir sebelum bubar?
  • SHOW MORE