Merdeka.com tersedia di Google Play



DPD Akan Pertanyakan Implementasi UU Otonomi Khusus Papua

Sumber : | Rabu, 14 September 2005 22:30


DPD Akan Pertanyakan Implementasi UU Otonomi Khusus Papua
Kapanlagi.com

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan mempertanyakan implementasi undang-undang (UU) No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua kepada pemerintah.

Wakil Ketua DPD La Ode Ida usai berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashidiqqie di gedung MK Jakarta, Rabu, mempertanyakan keberadaan pemerintahan Irian Jaya Barat (Irjabar) setelah berlakunya UU No. 21 tahun 2001 sesuai putusan MK.

"Sesuai amar putusan dikatakan pelaksanaan otonomi khusus adalah di seluruh wilayah Papua. Tetapi sampai hari ini kita tidak bisa menolak keberadaan Irian Jaya Barat," ujarnya.

Ia mengkhawatirkan dasar hukum pemerintahan Provinsi Irjabar menjadi sangat lemah setelah dibatalkannya UU No. 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

"Kalau dalam menjalankan pemerintahan dasar hukumnya tidak ada, itu kan jadi masalah tersendiri," katanya.

Ia juga mempermasalahkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Irjabar yang tetap mengacu pada UU No.32 tahun 2004 tentang pelaksanaan pemerintah daerah.

"Untuk itu hari ini kami ke MK untuk mengonsultasikan masalah-masalah hukum yang belum jelas seputar pembentukan otonomi khusus di Papua," jelasnya.

La Ode yang saat itu antara lain didampingi oleh wakil DPD Irian Jaya Sri kadarwati dan sejumlah anggota DPD termasuk Yonathan, Nur Shamhadis, Ishak Madosa, Sagat Usman, Sofyan Yahya, dan I Wayan Sudarto juga mengatakan pemerintah seharusnya segera membuat langkah konkret untuk melaksanakan putusan MK tentang pemberlakuan UU No.21 tahun 2001.

Dalam putusannya November lalu MK menyatakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka pemberlakuan Undang-Undang No. 45/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dengan kata lain undang-undang itu dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga pemekaran Papua hanya harus mengacu pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2001.

Pada rapat konsultasi tertutup yang berlangsung selama sekitar satu jam itu, menurut dia, Ketua MK menyarankan agar DPD mendesak pemerintah untuk melaksanakan putusan MK tentang UU no 21 tahun 2001.

Selain akan bertanya kepada pemerintah tentang implementasi UU tersebut ia mengatakan bahwa DPD juga akan segera melakukan upaya mediasi melalui dialog antar kelompok masyarakat di Papua.

"Kami juga tidak ingin timbul kontroversi di antara saudara-saudara kami di Irian Jaya dan Irian Jaya Barat akibat belum jelasnya pelaksanaan UU otonomi khusus Papua," katanya.

Menanggapi pernyataan itu Ketua MK menyatakan bahwa pembentukan Irjabar sebenarnya sudah tidak menjadi masalah karena Irjabar sudah ada sebelum berlakunya UU No.21 tahun 2001.

Menurut dia harus dibedakan antara pedoman pendirian wilayah Irjabar dengan pedoman pelaksanaan teknis pemerintahannya. (*/lpk)


KUMPULAN BERITA
# Komnas HAM

Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya


JANGAN LEWATKAN BERITA FOLLOW MERDEKA.COM
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Komnas HAM, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Komnas HAM.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup






Komentar Anda


Smart people share this
Back to the top

Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER TOP 10 NEWS
LATEST UPDATE
  • Disebut utang pada Prabowo, SDA bilang 'murni dukungan pribadi'
  • JIS klaim selektif saat mencari tenaga pengajar
  • SDA ngotot dukung Prabowo di Pilpres 2014
  • Dino ingin teladani Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo
  • KPK bakal seret BCA dalam kasus Hadi Poernomo
  • Bartra akhirnya akui kecepatan Bale
  • Awal Mei, Boediono dan Sri Mulyani jadi saksi di sidang Century
  • JIS mengaku tahu ada korban sodomi baru dari media
  • Bunuh pari manta cuma Rp 4 juta, jadi wisata bahari Rp 40 M
  • Asal muasal penemuan batu akik di Cilandak
  • SHOW MORE