DPD Akan Pertanyakan Implementasi UU Otonomi Khusus Papua

Sumber : | Rabu, 14 September 2005 22:30




DPD Akan Pertanyakan Implementasi UU Otonomi Khusus Papua
Kapanlagi.com

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan mempertanyakan implementasi undang-undang (UU) No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua kepada pemerintah.

Wakil Ketua DPD La Ode Ida usai berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashidiqqie di gedung MK Jakarta, Rabu, mempertanyakan keberadaan pemerintahan Irian Jaya Barat (Irjabar) setelah berlakunya UU No. 21 tahun 2001 sesuai putusan MK.

"Sesuai amar putusan dikatakan pelaksanaan otonomi khusus adalah di seluruh wilayah Papua. Tetapi sampai hari ini kita tidak bisa menolak keberadaan Irian Jaya Barat," ujarnya.

Ia mengkhawatirkan dasar hukum pemerintahan Provinsi Irjabar menjadi sangat lemah setelah dibatalkannya UU No. 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

"Kalau dalam menjalankan pemerintahan dasar hukumnya tidak ada, itu kan jadi masalah tersendiri," katanya.

Ia juga mempermasalahkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Irjabar yang tetap mengacu pada UU No.32 tahun 2004 tentang pelaksanaan pemerintah daerah.

"Untuk itu hari ini kami ke MK untuk mengonsultasikan masalah-masalah hukum yang belum jelas seputar pembentukan otonomi khusus di Papua," jelasnya.

La Ode yang saat itu antara lain didampingi oleh wakil DPD Irian Jaya Sri kadarwati dan sejumlah anggota DPD termasuk Yonathan, Nur Shamhadis, Ishak Madosa, Sagat Usman, Sofyan Yahya, dan I Wayan Sudarto juga mengatakan pemerintah seharusnya segera membuat langkah konkret untuk melaksanakan putusan MK tentang pemberlakuan UU No.21 tahun 2001.

Dalam putusannya November lalu MK menyatakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka pemberlakuan Undang-Undang No. 45/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dengan kata lain undang-undang itu dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga pemekaran Papua hanya harus mengacu pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2001.

Pada rapat konsultasi tertutup yang berlangsung selama sekitar satu jam itu, menurut dia, Ketua MK menyarankan agar DPD mendesak pemerintah untuk melaksanakan putusan MK tentang UU no 21 tahun 2001.

Selain akan bertanya kepada pemerintah tentang implementasi UU tersebut ia mengatakan bahwa DPD juga akan segera melakukan upaya mediasi melalui dialog antar kelompok masyarakat di Papua.

"Kami juga tidak ingin timbul kontroversi di antara saudara-saudara kami di Irian Jaya dan Irian Jaya Barat akibat belum jelasnya pelaksanaan UU otonomi khusus Papua," katanya.

Menanggapi pernyataan itu Ketua MK menyatakan bahwa pembentukan Irjabar sebenarnya sudah tidak menjadi masalah karena Irjabar sudah ada sebelum berlakunya UU No.21 tahun 2001.

Menurut dia harus dibedakan antara pedoman pendirian wilayah Irjabar dengan pedoman pelaksanaan teknis pemerintahannya. (*/lpk)

Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman

KUMPULAN BERITA
# Komnas HAM

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya




{prev_next_news}


Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Martin Hutabarat setuju pilkada langsung asal korupsi berkurang
  • Menag: Jangan sampai WNI banyak studi ke luar negeri
  • KPK kesulitan jelaskan unsur penghinaan di surat protes Anas cs
  • Di penjara, tahanan KPK masih dapat banyak fasilitas
  • Pembahasan revisi UU MD3 deadlock, Menkum HAM lapor ke Jokowi
  • Ini cara Menaker agar buruh tak terus demo minta kenaikan UMP
  • KPK ungkap Wawan tahanan berkocek paling tebal di rutan
  • Unsur penghinaan surat protes Akil dan Anas di rutan nihil
  • Jaksa Agung sesumbar akan lanjutkan semua kasus yang mangkrak
  • Ranking FIFA: Jerman kokoh, Inggris melompat
  • SHOW MORE