Merdeka.com tersedia di Google Play



Bawaslu: Masalah Nias Selatan Pidana Pemilu

Sumber : | Minggu, 10 Mei 2009 12:49


Bawaslu: Masalah Nias Selatan Pidana Pemilu
Kapanlagi.com

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bambang Eka Cahya Widodo mengatakan masalah yang terjadi di Nias Selatan, Sumatera Utara merupakan pidana pemilu. Kaus yang terjadi di Nias Selatan bukan rekapitulasi ulang suara tetapi penghitungan ulang suara karena formulir C1 dan C2 yang menjadi bahan rekapitulasi tidak dapat ditemukan.

"Penghilangan C1 dan C2 ini pidana karena seharusnya formulir rekapitulasi itu dijaga," katanya ditemui disela-sela rapat pleno KPU tentang rekapitulasi penghitungan perolehan suara nasional, di Jakarta, Sabtu malam.

Penyelenggara pemilu dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Nias Selatan dapat diperkarakan karena formulir C1 dan C2 tidak dapat ditemukan.

Pasal 297 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif menyebutkan, setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusaknya atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sementara sesuai hasil evaluasi terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu legislatif, Bambang berkesimpulan hampir seluruh rekapitulasi yang dilaksanakan bermasalah.

"Hampir semua provinsi mengalami masalah pada rekapitulasi," katanya.

Salah satu penyebab masalah dalam rekapitulasi ini adalah UU 10/2008 yang terlalu ketat mengatur waktu rekapitulasi. "Ini implikasi undang-undang yang mengatur ketat jadwal rekapitulasi, sementara kondisi di lapangan tidak memungkinkan," katanya.

Sementara itu, telah terjadi adu mulut antara anggota Bawaslu dengan petugas pengamanan Gedung KPU, sekitar pukul 20.20 WIB. Peristiwa ini bermula dari petugas pengamanan yang melarang Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini dan empat anggota Bawaslu beserta stafnya, masuk ke ruang rapat pleno. Alasannya hanya tujuh orang dari Bawaslu yang diizinkan masuk.

Menanggapi larangan itu, anggota Bawaslu Agustiani Tio menjelaskan sebelumnya Bawaslu telah mengirimkan surat bahwa rombongan Bawaslu yang akan hadir dalam rapat pleno KPU berjumlah 12 orang yang terdiri atas Ketua, 4 anggota Bawaslu, dan 7 staf ahli.

Pada akhirnya, rombongan Bawaslu diperkenankan masuk setelah ada penjelasan dari pihak panitia penyelenggara.(kpl/dar)



Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya


JANGAN LEWATKAN BERITA FOLLOW MERDEKA.COM
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Demo, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Demo.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup






Komentar Anda


Smart people share this
Back to the top

Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER TOP 10 NEWS
LATEST UPDATE
  • Indonesia salah satu penyumbang besar penduduk miskin dunia
  • Ahok pilih bangun gedung sekolah baru ketimbang renovasi
  • Petugas JIS dicek darah buat cari pengidap penyakit kelamin
  • KPU akan lakukan pemungutan suara ulang hingga 23 April
  • TK JIS ditutup Kemendikbud, kepala sekolah minta maaf
  • Lewat kuasa hukum, 2 pelaku pencabulan siswa TK JIS minta maaf
  • 8 Karakteristik orang yang lahir bulan April
  • AirAsia target angkut 9,6 juta penumpang pada 2014
  • Pose shirtless, Jared Leto siap bikin iri banyak pria
  • Kemenangan Fahrur Razi anggota DPD RI asal Aceh digoyang
  • SHOW MORE