Bawaslu: Masalah Nias Selatan Pidana Pemilu

Sumber : | Minggu, 10 Mei 2009 12:49




Bawaslu: Masalah Nias Selatan Pidana Pemilu
Kapanlagi.com

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bambang Eka Cahya Widodo mengatakan masalah yang terjadi di Nias Selatan, Sumatera Utara merupakan pidana pemilu. Kaus yang terjadi di Nias Selatan bukan rekapitulasi ulang suara tetapi penghitungan ulang suara karena formulir C1 dan C2 yang menjadi bahan rekapitulasi tidak dapat ditemukan.

"Penghilangan C1 dan C2 ini pidana karena seharusnya formulir rekapitulasi itu dijaga," katanya ditemui disela-sela rapat pleno KPU tentang rekapitulasi penghitungan perolehan suara nasional, di Jakarta, Sabtu malam.

Penyelenggara pemilu dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Nias Selatan dapat diperkarakan karena formulir C1 dan C2 tidak dapat ditemukan.

Pasal 297 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif menyebutkan, setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusaknya atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sementara sesuai hasil evaluasi terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu legislatif, Bambang berkesimpulan hampir seluruh rekapitulasi yang dilaksanakan bermasalah.

"Hampir semua provinsi mengalami masalah pada rekapitulasi," katanya.

Salah satu penyebab masalah dalam rekapitulasi ini adalah UU 10/2008 yang terlalu ketat mengatur waktu rekapitulasi. "Ini implikasi undang-undang yang mengatur ketat jadwal rekapitulasi, sementara kondisi di lapangan tidak memungkinkan," katanya.

Sementara itu, telah terjadi adu mulut antara anggota Bawaslu dengan petugas pengamanan Gedung KPU, sekitar pukul 20.20 WIB. Peristiwa ini bermula dari petugas pengamanan yang melarang Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini dan empat anggota Bawaslu beserta stafnya, masuk ke ruang rapat pleno. Alasannya hanya tujuh orang dari Bawaslu yang diizinkan masuk.

Menanggapi larangan itu, anggota Bawaslu Agustiani Tio menjelaskan sebelumnya Bawaslu telah mengirimkan surat bahwa rombongan Bawaslu yang akan hadir dalam rapat pleno KPU berjumlah 12 orang yang terdiri atas Ketua, 4 anggota Bawaslu, dan 7 staf ahli.

Pada akhirnya, rombongan Bawaslu diperkenankan masuk setelah ada penjelasan dari pihak panitia penyelenggara.(kpl/dar)



JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya




{prev_next_news}


Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG iREPORTER
LATEST UPDATE
  • Keunikan pantai batu hitam Koh Hingham yang disertai kutukan
  • Galaknya Menteri Susi Pudjiastuti, berani lawan negara asing
  • Kado pemerintahan Jokowi, harga BBM naik tahun ini
  • 4 Keunikan menteri Susi, beda dengan lainnya
  • Nekat korupsi, menteri sampai jenderal di China ini dihukum mati
  • Bocah ini mirip banget dengan David Beckham saat muda
  • Kontrol rasa lapar dengan 5 makanan enak ini!
  • Cerita Ervani, masuk bui karena bela suami di Facebook
  • Mourinho akui tak layak menang Ballon d'Or
  • Dari Jokowi hingga ketua MK komentari DPR tandingan
  • SHOW MORE