Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersikeras melaporkan penyidik KPK ke aparat kepolisian. Langkah itu justru bisa menjadi bumerang karena PKS bisa dianggap menghalang-halangi tugas lembaga antikorupsi.

Pendiri Partai Keadilan Yusuf Supendi mengingatkan agar para elit PKS lebih cermat sebelum mengambil tindakan. Jika laporan itu dilanjutkan justru mengesankan PKS tidak memahami perundang-undangan.

Menurutnya, KPK bisa saja menggunakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang itu diatur soal hukuman bagi yang menghalangi penyidikan KPK.

"Bisa dipidanakan paling singkat 3 tahun," kata Yusuf di Mabes Polri, Senin (13/5).

Perlawanan dengan menghalangi penyitaan mobil tersangka kasus suap kuota daging Luthfi Hasan, kata Yusuf, justru akan memojokkan PKS. Terlebih pasal yang digunakan untuk melaporkan penyidik KPK adalah pasal karet.

"Saya ingatkan untuk teman-teman PKS supaya lebih cermat," tandasnya.

Seperti diketahui, PKS mempermasalahkan KPK karena saat melakukan penyitaan mobil Luthfi tidak memiliki surat penyitaan. Partai kader itu menilai lembaga antikorupsi telah bertindak secara arogan.