Merdeka.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, terpidana yang menjadi korban penjeratan Pasal 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus dibebaskan. Sebab, selama ini putusan pengadilan tidak mencantumkan perintah eksekusi penahanan sehingga layak dinyatakan batal demi hukum.

Pernyataan ini menanggapi pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Denny Indrayana yang menyebut terpidana yang sudah dieksekusi tidak dapat dibebaskan. Menurut Yusril, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut huruf k dalam pasal dimaksud, sifat batal demi hukum tetap berlaku.

"Putusan MK tidak berlaku retroaktif (tidak berlaku surut). Putusan pemidanaan sebelum 22 November 2012, tetap batal demi hukum dan tak bisa dieksekusi," ujar Yusril saat dihubungi di Jakarta, Selasa (12/2).

Yusril mencontohkan dengan kasus yang mendera kliennya yang merupakan pengusaha tambang batu bara Parlin Riduansyah. Menurut dia, seharusnya Parlin tidak dapat dieksekusi.

"Terkait dengan Parlin, yang sudah terlanjur dieksekusi oleh kejaksaan, seharusnya terhadap Parlin itu tidak bisa dieksekusi," kata Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menambahkan, proses pembebasan itu selanjutnya berada di bawah kewenangan Kemenkum HAM melalui Dirjen Lapas. "Begitu serah terima dengan Lembaga pemasyarakatan (Lapas), tanggung jawab sudah sama lapas," ujarnya.