Merdeka.com - Kuasa Hukum warga Luar Batang, Yusril Ihza Mahendra, bakal menggugat Pemprov DKI atas penggusuran di kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Dia menegaskan, tanah kosong bukan berarti milik pemerintah.

"Pemerintah itu hanya menguasai tanah namun bukan berarti memiliki tanah tersebut. Negara itu tidak memiliki tanah, tapi menguasai tanah," kata Yusril di Jakarta, Kamis (21/4).

Yusril pun menegaskan bahwa masyarakat di Luar Batang mempunyai akta kepemilikan, sertifikat, dan surat jual beli tanah.

"Jadi apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu tidak bisa membuktikan bahwa tanah tersebut milik Pemda DKI," ungkapnya.

Adapun, Lanjut Yusril, kalau memang nyatanya ternyata tanah memang milik pemda DKI berarti mereka harus menunjukkan sertifikatnya, bahwa betul atau tidak itu didaftarkan sebagai aset milik pemda DKI.

"Kalau dua duanya tidak ada, ya berarti Pemda DKI tak bisa memiliki," ujarnya

Dalam hal ini, Yusril pun mencontohkan misalnya Polri, TNI, atau Sekretaris Negara (Setneg) ingin memiliki tanah, maka sebaiknya mereka juga harus mohon ke BPN. Setelah itu BPN akan segera mengeluarkan sertifikat tanah atas nama mereka.

"Jadi bukan tanah kosong itu milik pemerintah DKI. DKI kalau mau tanah itu juga harus mohon, sama seperti per orangan, sama juga seperti swasta," tutupnya.