Yesaya didakwa terima suap Teddy dalam proyek ke Menteri PDT

Merdeka.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Bupati non-aktif Biak Numfor, Papua, Yesaya Sombuk, dalam perkara dugaan suap rencana proyek pembangunan rekonstruksi tanggul laut buat Kabupaten Biak Numfor di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun anggaran 2014.

Jaksa menuding Yesaya menerima sogokan sebesar SGD 63 ribu dan SGD 37 ribu, atau setara Rp 947,3 juta dari Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddy Renyut, supaya mau menyerahkan pengurusan proyek itu kepada Teddy.

Menurut Jaksa Ni Nengah Gina Saraswati, awalnya Teddy dan Yesaya dua kali bertemu di Jakarta. Yakni pada Maret 2014 di lobi Cafe Mal Thamrin City, Jakarta Pusat, dan pada April 2014 di Hotel Amaris, Jakarta Barat.

Tak lama kemudian, Yesaya mengajukan proposal proyek itu kepada Menteri Percepatan Daerah Tertinggal, Helmi Faisal Zaini. Proposal itu dibawa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor, Turbey Onimus Dangeubun, dan diserahkan kepada Deputi V Pengembangan Daerah Khusus pada Kementerian PDT, Lili Romli, di kawasan Kuningan, Jakarta.

"Sekitar akhir Mei 2014, Teddy memberitahukan Turbey melalui telepon dalam APBN-P 2014 terdapat anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk proyek rekonstruksi talud abrasi pantai di Biak Numfor. Dan Teddy bersedia membantu mengawal usulan proyek," kata Jaksa Gina saat membacakan berkas dakwaan Yesaya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (21/8).

Kemudian, pada Juni 2014 Yesaya mendadak mengontak Yunus dan mengatakan butuh uang Rp 600 juta. Yunus lantas menelepon Teddy.

Pada 5 Juni 2014, Yesaya mengontak Teddy dan mengajaknya bertemu di Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya Nomor 81, Jakarta Pusat. Saat berjumpa, Yesaya mengutarakan ingin meminta uang Rp 600 juta. Di tempat itu Teddy juga mengungkap anggaran proyek tanggul laut Biak Numfor sudah tersedia.

"Teddy mengatakan, 'saat ini saya tidak ada uang, tapi kalau Kaka ada memberikan pekerjaan yang pasti, saya bisa ngambil kredit dari bank," ujar Gina.

Dalam pertemuan itu, Yesaya juga berjanji kepada Teddy akan memberikan proyek itu. Dengan mengatakan, 'Kalau ada proyek ke Biak, kau yang kawal dan kau yang kerjakan.'

Karena terdesak dan melihat peluang, Yesaya langsung meminta Yunus datang ke Jakarta. Setelah tiba di ibukota, Yunus selama sepekan bolak-balik Kementerian PDT buat menanyakan hal itu. Dia lantas pulang setelah mendapat kepastian anggaran itu dari Sekretaris Menteri PDT, Lucky Hary Korah. Kemudian setelah itu, Yunus mengontak Teddy kalau Yesaya akan meminta uangnya.

Pada 13 Juni, Teddy memberikan uang tahap pertama sebesar SGD 63 ribu kepada Yesaya. Tetapi, menurut Yesaya uang itu masih kurang. Lantas duit sogokan kedua diserahkan tiga hari kemudian.

Selepas penyerahan uang kedua sebesar SGD 37 ribu di Hotel Acacia pada 16 Juni 2014, petugas KPK kemudian menangkap Yesaya dan Teddy.

Surat dakwaan Yesaya disusun dalam bentuk subsideritas. Dalam dakwaan primer, Yesaya dijerat dengan  Pasal 12 huruf (a) atau (b) Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sementara dakwaan subsider dia dijerat Pasal 5 Ayat 2 juncto Pasal 5 Ayat 1 huruf (a) atau (b). Sedangkan dakwaan lebih subsider, Yesaya dituding melanggar Pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Selepas sidang, Yesaya enggan berkomentar. Hanya penasihat hukumnya, Pieter Ell, menyatakan tidak bakal mengajukan nota keberatan dan saksi ahli.

"Biar langsung pemeriksaan saksi," kata Pieter.