Merdeka.com - Demi mewujudkan peradilan bersih, Komisi Yudisial (KY) meneken Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Ombudsman. Bentuk kerjasama tersebut yaitu di bidang pengawasan hakim, pelayanan publik, serta perlindungan saksi dan korban.

"Penandatanganan ini dimaksudkan untuk tujuan memperluas dan mengembangkan kerjasama antara KY dengan LPSK dan Ombudsman dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, perilaku hakim demi terwujudnya peradilan bersih," ujar Ketua KY Eman Suparman dalam sambutannya di Gedung KY, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).

Eman menambahkan, ruang lingkup dari kerjasama itu meliputi pertukaran informasi dan data penanganan kasus yang mendukung kewenangan masing-masing lembaga. Selain itu, MoU juga bertujuan meningkatkan pelayanan publik yang prima secara efektif, efisien, serta perlindungan kepada pelapor, saksi dan korban.

Sementara itu, Ketua LPSK Abdul Haris mengatakan, ruang lingkup lain dari kerjasama itu, yakni kajian atau penelitian dalam rangka publikasi, membangun diskursus publik dan penerapan hasil kajian atau penelitian.

"Kerjasama ini juga diperuntukkan untuk pertukaran narasumber publik serta penerapan hasil kajian penelitian," kata Abdul Haris.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman Danang Girindrawadana mengatakan, jangka waktu berlakunya masing-masing MoU ini lima tahun ke depan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan masing-masing lembaga.