Warga Tak Urus Akta Kematian Persulit Pemutakhiran Data Pemilih

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi memulai tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 sejak 14 Juni 2022. Pemutakhiran data pemilih gencar dilakukan agar menghasilkan daftar pemilih tetap (DPT) secara baik.

Komisioner KPU Palembang Munawaroh mengungkapkan, pemutakhiran data pemilih telah berlangsung selama dua tahun terakhir dan hasilnya dilaporkan setiap tiga bulan. Data terbaru nantinya menjadi rujukan dalam penetapan DPT.

"Pemutakhiran data pemilih dilakukan dan dikoordinasikan dengan Bawaslu dan partai politik per tiga bulan sekali," ungkap Munawaroh, Jumat (17/6).

Dalam realisasinya, pihaknya mengalami banyak kendala yang terbilang klasik, yakni data kependudukan yang belum tercatat dengan baik. Alhasil, adanya pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, dan pindah alamat, kerap terjadi setiap pemilu dan menjadi obyek sengketa pemilu.

Khusus pemilih yang sudah meninggal, Munawaroh menyebut hal itu muncul karena banyaknya warga yang tidak mengurus akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Akibatnya, data kependudukan pemilih yang meninggal tersebut masih tercatat di data kependudukan.

"Menghilangkan data warga yang meninggal cukup sulit karena akta kematian tidak urus. Warga urus akta kematian jika mendesak, semisal untuk kepentingan warisan atau lainya, jika tidak penting tidak diurus," ujarnya.

Ketua KPU Palembang Syawaludin menambahkan, pihaknya berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk melakukan perekaman e-KTP bagi siswa SMA sederajat yang memenuhi syarat masuk dalam DPT sebagai pemilih pemula. Kabar baiknya, pemerintah kota setempat menerbitkan surat edaran terkait imbauan kepada warga untuk membuat akta kematian bagi agar dilakukan penghapusan data kependudukan secara permanen oleh Disdukcapil.

"Langkah itu harapannya agar pemutakhiran data pemilih bisa maksimal," pungkasnya.