Warga Semarang tolak pembangunan Trans Studio

Merdeka.com - Ratusan budayawan, seniman dan aktivis Kota Semarang, Jawa Tengah Selasa (10/3) berkumpul di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), Semarang untuk melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembangunan Trans Studio.

Trans Studio merupakan salah satu lini bisnis pengusaha dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung.

Hadir dalam acara tersebut Walikota Semarang, Hendrar Prihadi yang akrab disapa Hendi, serta beberapa budayawan Kota Semarang. Pembangunan Trans Studio dinilai bakal menggusur arena permainan Wonderia dan TBRS yang bersebelahan.

Aksi #SaveTBRS menolak pembangunan Trans Studio dengan 10 alasan. Komite Theater Dewan Kesenian Kota Semarang (Dekase), Anton Sudibyo mengatakan, alasan pertama penolakan lantaran pembangunan Trans Studio di Komplek TBRS adalah privatisasi ruang publik. Jumlah dan persentase ruang publik di Semarang sudah semakin berkurang.

"Kedua, proses penandatanganan MoU Pemkot dengan PT Trans Ritel Property tidak didahului pembicaraan dengan entitas TBRS. Dan ini sekali lagi membuktikan Pemerintah Kota Semarang lupa melibatkan masyarakat dalam pembangunan-pembangunan di Kota Semarang," ungkapnya, Selasa (10/3).

Kemudian ketiga, pemilihan tempat di Komplek TBRS (Wonderia dan TBRS) tidak bijak, seharusnya di lokasi lain yang tidak di tengah kota untuk tujuan pemerataan pusat keramaian dan pengembangan kota.

"Keempat, pengalihan fungsi TBRS jadi Trans Studio melanggar Perda 14/2011 tentang RTRW. Dalam Pasal 86, huruf g angka 13 disebutkan kawasan TBRS di Kecamatan Candisari sebagai pasar seni yang masuk dalam kawasan pengembangan dan peningkatan wisata alam dan cagar budaya," paparnya.

Kelima, TBRS adalah identitas kota yang sudah mengalami proses panjang dan memiliki sejarah sekian lama. Mengubah atau menghilangkan TBRS sama saja menghilangkan identitas kota dan mengurangi satu lagi indikator sebagai kota layak huni.

Keenam, transportasi di sekitar TBRS sudah semrawut, pembangunan/pelebaran jalan tidak menyelesaikan masalah, justru pemerintah harus membangun transportasi massal yang aman, murah, mudah, dan tepat waktu. "Di samping membuat desain pembangunan yang lebih merata sehingga lalu lintas tidak menumpuk di tengah kota," ujarnya.

Ketujuh, Trans Studio mengancam pengurangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang yang sudah sangat kecil persentasenya. Kawasan TBRS masuk wilayah Kecamatan Candisari yang mempunyai persentase RTH terkecil di Semarang, hanya 6 persen.

"Pohon-pohon besar berusia ratusan tahun di TBRS merupakan penopang paru-paru kota. Kami melihat pembangunan Trans Studio tidak akan bisa mempertahankan RTH tersebut. TBRS juga memiliki sendang yang airnya menopang kehidupan warga sekitar. Dikhawatirkan akses air bagi warga akan tertutup jika TBRS beralih menjadi Trans Studio," jelasnya.

Kedelapan, soal wacana akan mensinergikan seniman dengan Trans Studio, menurut Anton bukan solusi. Sebab, Anton menilai, sudah banyak kasus dalam pembangunan privatisasi ruang publik yang menjanjikan pelibatan masyarakat, nyatanya hanya angin surga yang tak pernah terealisasi. "Contohnya; Wisma Pancasila yang kini jadi Krakatau Ballroom Hotel Horison, Gedung GRIS, dan Wonderia," tuturnya.

Kesembilan, Trans Studio hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat mampu Kota Semarang, karena harga tiket yang mahal. "Justru pemkot harus memperhatikan pariwisata yang murah dan nyaman di Kota Semarang yang bisa dijangkau semua kalangan," tegasnya.

Kesepuluh, sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah, Pemkot Semarang harus membangun strategi kebudayaan yang jelas dan didukung oleh fasilitas ruang seni budaya. Hal ini merupakan wujud poin ketiga dalam Trisakti Bung Karno yakni berkepribadian dalam kebudayaan.

"Trans Studio sepertinya tidak punya pilihan selain di TBRS. Meski Walikota mengatakan hanya akan membangun di Wonderia, tapi kebutuhan lahannya ternyata 10 hektare yang mana berarti juga mencaplok TBRS," ungkapnya.