Warga Pekanbaru Terdampak Corona Protes Jumlah Uang Bantuan Tidak Utuh
Merdeka.com - Warga terdampak corona di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau protes nominal uang bantuan yang diterima tidak utuh. Penyaluran dana bantuan tersebut melalui Bank Perkreditan rakyat (BPR) setempat. Dari Rp 300 ribu yang seharusnya diterima, warga hanya mendapat Rp250 ribu. Pihak bank beralasan Rp50 ribu ditinggalkan sebagai biaya administrasi dan pembukaan rekening baru.
Seperti disampaikan warga bernama Ahmad. Dia menyebut mengambil bantuan itu pada Jumat pekan lalu. "Seharusnya saya terima pada 20 Juni tapi karena antre hingga ribuan orang, BPR minta datang lagi pada 26 Juni," kata dia. Dikutip dari Liputan6.com, Kamis (2/7).
Setelah antre hingga petang hari, nomor urutnya dipanggil petugas dari kecamatan yang berjaga di bank. Pihak bank lalu menanyakan apakah ada uang tunai sebagai administrasi dan pembukaan rekening baru.
"Kalau enggak ada, kata orang bank diambil dari yang Rp300 ribu itu, potong Rp50 ribu. Banyak yang protes tapi gimana lagi, kami butuh uang itu," katanya.
Dia membandingkan bantuan yang disalurkan pemerintah pusat Rp600 ribu melalui kantor pos. Di sana tidak ada pemotongan, begitu juga dengan penyaluran bantuan Rp300 ribu di kabupaten lainnya.
"Contohnya di Kampar itu, tidak ada pemotongan karena dibagikan di kantor desa. Ini dari mana pula pemerintah kota harus pakai bank, aturan dari mana," katanya.
Kabar pemotongan bantuan keuangan Covid-19 sudah didengar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pekanbaru, Yuriza Antoni. Hanya saja dia menyatakan belum ada warga yang melapor ke pihaknya.
"Jika hal itu benar adanya agar segera dilaporkan ke aparat penegak hukum, seperti ke Kejaksaan. Laporan itu menjadi dasar melakukan pengusutan, pasti akan ditindaklanjuti," kata Yuriza.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Riau Darius Husin menjelaskan, bantuan itu merupakan dana transfer pemerintah provinsi ke sejumlah daerah. Pembagian merupakan tanggung jawab pemerintah setempat, termasuk mekanisme penyaluran.
"Seharusnya memang tidak ada pemotongan, kalau ada biaya administrasi, itu pemerintah kabupaten/kota yang menanggungnya, bukan dari anggaran yang ada," kata Darius.
Jika memang ada pemotongan Rp50 ribu, sambung Darius, sebaiknya dikembalikan lagi ke masyarakat penerima. Pasalnya di daerah lain, BST itu diserahkan secara penuh.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gara-Gara Rokok dan Uang Rp20 Ribu, Tukang Potong Rambut Meninggal Dikeroyok
Aksi penganiayaan itu dipicu lantaran para pelaku mengungkit permasalahan korban.
Baca Selengkapnya5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaCEK FAKTA: Hoaks Jokowi Bagi-Bagi Uang Rp50 Juta dalam Rangka Pensiun
Beredar informasi Jokowi akan memberikan bantuan sosial tunai senilai Rp50 juta dalam rangka pensiun sebagai Presiden
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Barisan Pemuda Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Gibran
Pemuda memiliki peran penting pembangunan bangsa dan negara
Baca SelengkapnyaDitagih Utang, Pria di Pelalawan Bunuh Temannya
Pelaku memiliki utang sebesar Rp1,2 juta, saat ditagih dia gelap mata dan menusuk temannya.
Baca SelengkapnyaWaspada! Bank Indonesia Temukan 363 Uang Lembar Palsu Beredar di Sini
Bank Indonesia Sulawesi Tenggara menemukan uang lembar palsu sebanyak 363 lembar pecahan Rp50.000 dan Rp100.000.
Baca SelengkapnyaSegini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga Temui Warga Indramayu, Pastikan Bansos Pemerintah Jalan Terus
Dia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup
Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Baca Selengkapnya