Warga miskin Depok bertambah jika BBM naik

Merdeka.com - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi akan berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin. Mengantisipasi itu, Pemkot Depok menyiapkan program keterampilan usaha mikro dan pemberdayaan pemuda

"Dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) akan menyebabkan sekitar 68 ribuan warga terancam miskin," kata Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, Nuraini Widayati seperti dikutip dari Antara, Rabu (7/3).

Menurut Nuraini, warga miskin kota Depok hampir tersebar di semua kecamatan misalnya Bojongsari, Pancoran Mas, Kelurahan Citayem, Tapos dan lainnya. "Hampir tiap kecamatan tersebar warga miskin dan biasanya banyak pada daerah kecamatan yang baru dimekarkan," jelasnya.

Nuraini menambhakan, sebagian besar warga yang miskin di Depok adalah pengangguran yang malas. Selain itu, ada juga orang tua jompo yang sudah tidak ada yang mengurus.

"Kita menyiapkan program keterampilan usaha mikro dan pemberdayaan pemuda," katanya.

Berdasarkan data BPS Kota Depok kata Nuraini, terdapat 68.611 jiwa yang hampir miskin. Pada 2008 mencatat jumlah penduduk sangat miskin sebanyak 49.253 jiwa.

"Secara presentase jumlah warga miskin di Depok sebanyak 2,6 persen dari jumlah penduduk Depok sebanyak 1,7 juta jiwa.

Lebih lanjut ia mengatakan jika rencana kenaikan tersebut berdekatan dengan tahun ajaran baru akan berpengaruh pada kenaikan harga barang dan kenaikan inflasi di Depok. Kalau kenaikan inflasi itu di atas pertumbuhan ekonomi, maka akan berpengaruh pada daya beli masyarakat.

"Standar kategori miskin adalah pendapatan per kapita sebesar Rp 310.279 per bula," imbuhnya.

Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok Bambang Pamungkas menilai angka kemiskinan di Depok sebesar 2,6 persen masih dalam kategori baik.

Ia mengatakan jika dibandingkan dengan sejumlah kota di Jawa Barat jumlah warga miskin cukup tinggi. Misalnya di Cirebon angka kemiskinan 12 persen dan Tasikmalaya mencapai 20 persen. (mdk/did)