Merdeka.com - Gubernur DIY, Sultan HB X menyaksikan menandatangani surat kerja sama antara Kraton Ngayogyakarta yang dilakukan perwakilan Keraton KGPH Hadiwinoto dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Selasa (21/6), di Alun-alun Gunung Kidul. Dalam surat kerja sama tersebut, Pemkab Gunung Kidul diberikan wewenang, salah satunya untuk melakukan penertiban di areal sepadan pantai selatan.

"Penertiban yang dimaksud adalah baik berupa fisik maupun administratif," ujar Sultan dalam pidato saat pembukaan acara.

Penertiban yang bersifat administratif adalah mendata tanah kasultanan (Sultan Ground), memverifikasi kekancingan (izin tanah), memproses serta mengajukan permohonan kekancingan, dan membatalkan surat kekancingan.

Adapun penertiban yang bersifat fisik meliputi pemberian penjelasan sosialisisi kepada warga yang menempati tanah kasultanan. Sosialisasi itu baik secara tertulis maupun lisan melalui musyawarah. Penertiban fisik juga berarti melakukan pembongkaran secara paksa yang dilakukan satpol PP, Polri dan TNI. Pemkab juga dituntut melaporkan secara hukum atas penguasaan atas tanah kasultanan tanpa izin.

Sementara itu Bupati Gunung Kidul, Badingah, mengimbau agar masyarakat tidak panik atas pelaksanaan kerja sama ini. Masyarakat yang menggunakan sultan ground hanya akan diperiksa ulang perizinan. Jika ada yang tidak memiliki izin, maka pihaknya akan mengusulkan permohonan penggunaan sultan ground pada panitikismo.

"Jangan takut, adanya kerja sama ini tidak serta merta bahwa masyarakat tidak boleh menyambung hidup di atas sultan ground. Kita akan data dan mengusulkan penggunakaan SG jika masyarakat memang membutuhkan. Tapi yang menentukan izinnya itu panitikismo," ujar Badingah.

Dalam perjanjian kerja sama tersebut, disebutkan bahwa segala sumber dana operasional mengunakan dana keistimewaan dan APBD DIY. Perjanjian akan berlangsung selama 5 tahun.

Kabupaten Gunung Kidul merupakan daerah pertama yang diajak kerja sama oleh Kraton Yogyakarta dalam mengatur Sultan dan Pakualam ground. Kebijakan kerja sama ini nantinya juga akan diterapkan di kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.