Warga Bojonegoro tutup paksa warung karaoke

Merdeka.com - Puluhan warga Desa Ngroworejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu (17/8), sekitar pukul 22.00 WIB, menutup paksa sejumlah rumah makan yang juga menyediakan fasilitas karaoke. Warga menutup dengan alasan keberadaannya mengganggu lingkungan.

"Warga melalui rukun tetangga (RT) sudah memperingatkan melalui surat edaran kepada sejumlah rumah makan dan warung agar menghentikan kegiatan karaoke, tetapi tidak pernah diindahkan," kata Ketua RT 20 Desa Ngroworejo, Kecamatan Kota, Bojonegoro, Budiono, seperti dikutip dari Antara, Senin (18/8).

Karena tidak dihiraukan, katanya, puluhan warga mendatangi langsung ke rumah makan dan warung yang juga menyediakan fasilitas karaoke di desa setempat, agar menghentikan kegiatannya.

"Rumah makan dan warung di desa kami itu ada sejak 2003. Saat ini jumlahnya ada delapan unit yang menyediakan karaoke," jelasnya.

Lebih lanjut Budiono menjelaskan bahwa warga melakukan penutupan paksa sejumlah rumah makan itu dengan pertimbangan sudah mengganggu lingkungan, dan dikhawatirkan digunakan untuk lokasi prostitusi.

Kehadiran puluhan warga di rumah makan itu, menarik perhatian warga lainnya termasuk sejumlah petugas kepolisian resor (polres), juga Kepala Kantor Satpol PP Pemkab Kusbiyanto, dengan jajarannya melakukan pengamanan jalannya aksi warga.

"Warga juga memasang dua spanduk yang isinya menolak kehadiran warung dengan karaoke di desa kami," katanya, menegaskan.

Di Rumah Makan Centro, warga yang datang berombongan juga meminta keluar sejumlah tamu dan pelayan, dan membuat tulisan 'ditutup', dengan cat di beberapa tembok ruangan.

Camat Kecamatan Kota Bojonegoro Bagus Kumoro menjelaskan pihaknya akan menjembatani pertemuan antara warga dengan pemilik rumah makan, untuk mencari pemecahan agar kegiatan rumah makan tetap berjalan, tetapi warga tetap menolak.

"Kami meminta warga dan pemilik rumah makan melakukan dialog hari ini," jelasnya.

Dimintai konfirmasi, Kepala Kantor Satpol PP Pemkab Bojonegoro Kusbiyanto menjelaskan pemkab belum memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur rumah makan dengan fasilitas karaoke, sehingga sering menimbulkan masalah.

"Rumah makan yang banyak bermunculan, selama ini hanya mengantongi izin rumah makan. Tetapi praktiknya juga menyediakan hiburan karaoke," ucapnya.