Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Warga Bali ancam pidanakan investor Garuda Wisnu Kencana

Warga Bali ancam pidanakan investor Garuda Wisnu Kencana Garuda Wisnu Kencana (GWK). ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Kesabaran warga Suka Duka Banjar Giri Dharma, Ungasan, Bali, di sekitar area Garuda Wisnu Kencana (GWK), rupanya sudah habis. Warga bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum untuk mempidanakan investor GWK, PT Alam Sutera Realty Tbk, karena telah mengingkari janji dengan warga setempat.

Warga bahkan berjanji akan terus memblokir jalan masuk obyek wisata GWK, hingga tuntutannya dipenuhi. "Pokoknya kita ingin bertemu langsung dengan pemilik GWK yakni Pihak PT Alam Sutera Realty Tbk, tidak dengan wakil di Bali, biar kita tidak dapat janji-janji saja," ujar I Wayan Kurma, Kelian Adat Giri Darma Bukit Ungasan, Badung Selatan, Minggu (24/8).

"Kami mendukung penuh perjuangan warga Giri Dharma. Setidaknya ini juga sebagai peringatan bahwa investor yang datang ke Bali jangan ingkar janji," tegas Ketua Bali Corruption Watch (BCW) Putu Wirata Dwikora, yang ditemui usai aksi warga Giri Dharma ini.

Menurut Wirata, apa yang dilakukan investor GWK, dalam hal ini PT Alam Sutera Realty Tbk, tidak saja membohongi warga. Lebih dari itu, juga terkesan mematikan usaha-usaha kecil termasuk pertokoan yang ada di sekitar GWK.

"Investor janjikan memberikan akses jalan masuk ke GWK di Rurung Agung. Tetapi justru mengalihkan akses masuk melalui kawasan pertokoan di Plaza Amata," ucapnya.

Pengalihan akses masuk ini, menurut dia, berimplikasi pada dua hal. Pertama, warga Giri Dharma merasa dibohongi. Kedua, ada upaya untuk mematikan usaha-usaha di pertokoan Plaza Amata yang mencapai 195 toko. "Ada upaya mematikan pertokoan karena di lingkungan pertokoan justru dibangun tembok oleh pihak GWK. Selain itu juga ada larangan untuk melintasi kawasan receaving area tersebut, yang notabene adalah fasilitas umum," beber Wirata.

Ia menilai, hal ini sangat tidak menguntungkan 195 pengusaha pertokoan di Plaza Amata. Bahkan PT MGK (Marga Giri Kencana) melalui kuasa hukumnya, juga sempat melayangkan dua kali somasi kepada investor GWK. Somasi dilakukan PT MGK, karena merasa bertanggungjawab kepada pemilik toko di Plaza Amata.

"Tetapi dua somasi tersebut tak ada respon positif," jelas Wirata, yang juga salah satu kuasa hukum Direktur Utama PT MGK Putu Antara.

Karena dua kali somasi tak digubris, Wirata mengaku akan melakukan upaya pidana kepada pihak investor GWK. "Kita akan pelajari dulu. Setelah itu baru kita pastikan tuntutannya seperti apa. Yang jelas di sana sudah ada unsur perbuatan tak menyenangkan," jelas Wirata, yang didampingi koleganya Made Dewantara Endrawan yang juga kuasa hukum PT MGK.

Selain mengancam akan menempuh jalur pidana, Wirata juga mengingatkan investor GWK agar tidak terus-menerus menciptakan ketidaknyamanan bagi warga.

"Jangan sampai masyarakat resisten dengan investor. Ini akan berdampak buruk, karena bisa jadi investor lain akan enggan datang ke Bali," tegasnya.

Yang tidak kalah penting, lanjut Wirata, investor GWK juga patut berhati-hati terkait kebijakan dan keputusannya. Sebab, saat ini GWK merupakan daya tarik bagi wisatawan.

"Kalau terus-menerus GWK disorot maka bisa mengganggu pariwisata Bali. Sebab media asing jelas akan memberitakan setiap masalah yang menyelimuti GWK," tegas Wirata.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024

Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024

Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.

Baca Selengkapnya
Gagasan Hilirasi Gibran Didukung Menteri Investasi, Realisasinya Harus Terus Ditingkatkan

Gagasan Hilirasi Gibran Didukung Menteri Investasi, Realisasinya Harus Terus Ditingkatkan

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut harus tetap berjalan bahkan ketika ia sudah selesai menjabat.

Baca Selengkapnya
Baru 40 Persen Wisman Bayar Pungutan, Dispar Bali Akan Lakukan Sidak di Obyek Wisata

Baru 40 Persen Wisman Bayar Pungutan, Dispar Bali Akan Lakukan Sidak di Obyek Wisata

Sidak ini untuk memastikan wisatawan asing yang ke Bali ini telah membayar PWA atau belum.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Datangkan Turis Berkualitas, Gahawisri Dukung Ketertiban Industri Pariwisata Bali

Datangkan Turis Berkualitas, Gahawisri Dukung Ketertiban Industri Pariwisata Bali

Pariwisata Bali bukan soal jumlah kunjungan wisatawan tapi juga kualitas, kenyamanan.

Baca Selengkapnya
Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri

Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri

Jokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.

Baca Selengkapnya
Bertemu Pj Gubernur, Industri Pariwisata Bali Sampaikan Aspirasi Soal Pungutan Wisman

Bertemu Pj Gubernur, Industri Pariwisata Bali Sampaikan Aspirasi Soal Pungutan Wisman

Diharapkan, dana yang terkumpul nantinya dialokasikan pula untuk kegiatan yang dampaknya dirasakan langsung oleh wisatawan.

Baca Selengkapnya
Patut Dicoba, Begini Resolusi Investasi 2024 untuk Masyarakat Berusia 18-35 Tahun

Patut Dicoba, Begini Resolusi Investasi 2024 untuk Masyarakat Berusia 18-35 Tahun

Masyarakat Indonesia diajak dan diingatkan untuk konsisten dan bijaksana dalam membuat Keputusan investasi.

Baca Selengkapnya
Kedatangan Cawapres Gibran di Bali Disambut Spanduk Sindiran

Kedatangan Cawapres Gibran di Bali Disambut Spanduk Sindiran

Gibran datang ke Bali. Sejumlah spanduk dipasang di Kota Denpasar

Baca Selengkapnya
Jokowi Klaim Banyak Investor Antre Mau Bangun IKN: Tapi Disaring Sesuai Kebutuhan

Jokowi Klaim Banyak Investor Antre Mau Bangun IKN: Tapi Disaring Sesuai Kebutuhan

Pemerintah melakukan verifikasi dan penyaringan investor sesuai kebutuhan di IKN.

Baca Selengkapnya