Merdeka.com - Pemerintah terus mengupayakan keseimbangan ekosistem media di tanah air. Hal itu seiring dengan adanya rencana regulasi publishers's rights yang naskahnya telah disusun oleh Desan Pers.

"Ini sangat penting untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta mewujudkan relasi kuasa yang seimbang," katanya pada acara Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Peringatan Hari Pers Nasional 2022 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Senin (7/2).

Dia menjelaskan dengan adanya regulasi itu, tidak hanya sekedar melindungi kepentingan pers dalam dominasi media baru. Namun, juga untuk menjaga ekosistem media agar dapat dinikmati secara berimbang.

"Regulasi ini adalah unsur penting untuk menjaga ekosistem media agar kemanfaatan ruang digital dapat dinikmati secara berimbang, dan kedaulatan nasional di bidang digital dapat terwujud," bebernya.

Publisher Rights

Dikutip dalam laman kominfo.go.id, regulasi publishers’ srights yang saat ini naskahnya telah selesai disusun oleh Dewan Pers. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G.Plate kebutuhan pengaturan mengenai publishers’ rights, payung hukum atas ketentuan baik di level undang-undang maupun aturan pelaksanaannya harus segera disiapkan.

"Usulan konstituen Dewan Pers merupakan usulan yang sangat baik. Menimbang Pemerintah saat ini tengah menjajaki beberapa kemungkinan undang-undang yang dapat mengadopsi ketentuan terkait publishers’ rights seperti melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU terkait Kekayaan Intelektual seperti UU Hak Cipta, UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU lainnya," jelasnya.

Dia menuturkan pemerintah berupaya agar mengadopsi ketentuan publishers’ rights. Dapat segera dilakukan mengingat sifatnya yang mendesak.

"Ketentuan yang diatur pada level undang-undang tersebut akan menjadi acuan penyusunan lebih lanjut aturan pelaksanaan publishers’ rights baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau turunan peraturan lain yang akan diatur secara lebih detail," katanya.